New Policy: 29 Terminal BBM Pertamina Siap Salurkan B50, Distribusi Dilakukan Bertahap

Implementasi New Policy: Pertamina Siap Salurkan B50 Melalui 29 Terminal BBM

New Policy terkait penerapan bahan bakar minyak (BBM) B50 mulai terwujud dengan persiapan 29 terminal Pertamina untuk menyalurkan bahan bakar ini secara bertahap. Kebijakan ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia meningkatkan kemandirian energi nasional. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Kitty Andhora, 29 terminal tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan logistik untuk menjalankan distribusi B50 sebagai pengganti B40. “Kami memastikan New Policy ini dapat diimplementasikan secara aman dan efisien, dengan pengawasan ketat selama masa transisi,” jelas Kitty, dalam wawancara terkini.

Langkah Bertahap untuk Transisi BBM

Penggunaan B50, yang merupakan campuran biodiesel 50% dengan solar, akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari gangguan pada sistem distribusi. Pemerintah menetapkan masa transisi hingga akhir tahun 2026, di mana terminal BBM yang masih menyimpan stok B40 diberi waktu sampai 30 September 2026 untuk menyalurkan bahan bakar tersebut. Pertamina sebagai operator utama BBM menekankan perlunya koordinasi dengan seluruh sektor industri agar transisi berjalan lancar. “Penggunaan B50 tidak hanya memengaruhi konsumen akhir, tetapi juga memerlukan kesiapan dari perusahaan pengangkut dan penyalur,” tambah Kitty.

Sebagai bagian dari New Policy, Pertamina juga melakukan pengujian kelayakan B50 di berbagai jenis kendaraan dan alat transportasi. Bahan bakar ini telah diuji pada alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, ekskavator, serta alat pertanian. Hasil uji coba menunjukkan bahwa B50 tidak menimbulkan masalah teknis signifikan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan ini. “Kami optimis New Policy akan memberikan manfaat jangka panjang bagi industri BBM dan lingkungan,” tutur sumber terpercaya.

Kesiapan Sektor ESDM dan Kemitraan Strategis

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa seluruh sektor telah siap menerapkan New Policy ini secara bersamaan. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa kebijakan penerapan B50 didasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026. “Sektor produsen, distribusi, dan konsumen telah mengadakan koordinasi untuk memastikan proses transisi berjalan efektif,” ujar Anggia. Pertamina bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan pengangkut dan lembaga pemerintah, untuk mempercepat distribusi B50.

“Saya memperkirakan bahwa dalam tiga sampai empat tahun ke depan, Indonesia akan mencapai swasembada energi. Kita tidak ingin mengimpor bahan bakar minyak atau energi lainnya,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan Presiden ini menjadi dasar bagi New Policy B50, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor energi. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi emisi karbon seiring peningkatan penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif.

Menurut analisis, transisi ke B50 akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam penghematan biaya bahan bakar. Dengan mencampur 50% biodiesel, Pertamina mengklaim bahwa harga jual BBM bisa lebih stabil, karena biodiesel memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan solar murni. Namun, beberapa pihak masih mempertanyakan ketersediaan pasokan biodiesel yang cukup untuk menjalankan New Policy ini secara berkelanjutan. “Kami sudah memastikan pasokan biodiesel mencukupi kebutuhan selama masa transisi,” jelas Kitty.

Adapun target penerapan B50 di seluruh Indonesia akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Pertamina berencana menambah jumlah terminal yang siap menyalurkan B50 hingga mencapai 100% pada tahun 2028. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat produksi biodiesel nasional melalui investasi di sektor pertanian dan bioteknologi. “Kami akan terus mengembangkan New Policy ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang energi hijau,” tambah sumber dari Pertamina.