Special Plan: 4 Alasan Hakim Andi Saputra Minta Nadiem Makarim Dibebaskan dalam Kasus Chromebook

Special Plan: 4 Alasan Hakim Andi Saputra Minta Nadiem Makarim Dibebaskan dalam Kasus Chromebook

Perkembangan Sidang dan Tuntutan Hakim

Special Plan – Sebagai bagian dari Special Plan yang mengawasi kasus korupsi pengadaan Chromebook, sidang putusan perkara yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim memperlihatkan perbedaan pendapat dalam panel hakim. Hakim Andi Saputra, salah satu anggota, menegaskan bahwa terdakwa layak dibebaskan dari seluruh tuntutan. Menurutnya, fakta-fakta yang dihadirkan belum cukup untuk menyimpulkan adanya niat jahat atau tindakan melawan hukum.

“Berdasarkan pertimbangan Special Plan, saya yakin Nadiem Makarim tidak bersalah karena belum terbukti adanya kausalitas sempurna antara keputusan politik dan tindakan korupsi,” kata Hakim Andi Saputra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026), seperti dilaporkan Kompas.com.

Kasus ini mencolok karena terkait kebijakan pemerintah dalam pengadaan alat pembelajaran digital. Hakim Andi Saputra menyatakan bahwa bukti-bukti yang disajikan, seperti dokumen dan percakapan WhatsApp, tidak mampu mengungkapkan kejahatan dengan kepastian. Menurutnya, Special Plan harus mempertimbangkan konteks kebijakan yang diambil Nadiem selama masa jabatannya.

Perspektif Hukum dalam Penuntutan

Menurut Andi Saputra, tuntutan penuntut umum berdasarkan Special Plan masih bersifat spekulatif. Ia menekankan bahwa elemen-elemen hukum utama, yakni mens rea (niat jahat) dan actus rea (tindakan konkrit), belum terpenuhi secara memadai. “Meski ada pengelompokan fakta, belum ada bukti langsung yang mengaitkan Nadiem dengan keuntungan finansial yang dijanjikan oleh vendor Chromebook,” jelasnya.

“Putusan hakim dalam Special Plan seharusnya memfokuskan pada kelengkapan bukti, bukan asumsi yang tidak terbukti,” tambah Andi Saputra, yang mengingatkan bahwa korupsi tidak bisa dianggap otomatis dari kebijakan yang diambil dalam situasi tekanan politik.

Dalam Special Plan ini, hakim juga mengkritik penggunaan sistem bukti yang bersifat deduksi. Ia menyoroti bahwa kebijakan pengadaan Chromebook menjadi pusat perhatian, tetapi bukti-bukti seperti kontrak dan laporan keuangan masih memerlukan interpretasi yang lebih dalam. “Bukti dijadikan alat untuk membuktikan kesengajaan, tapi dalam beberapa kasus, bukti tersebut bisa diartikan secara berbeda,” terang Andi Saputra.

Konteks Permendikbud dan Kebijakan Pemerintah

Hakim Andi Saputra mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tidak menyebutkan merek laptop secara eksplisit. Dalam Special Plan ini, ia mempertanyakan apakah kebijakan itu benar-benar diambil dengan niat korupsi atau sekadar untuk mempercepat proses pengadaan. “Sistem operasi Chromebook justru menjadi faktor kunci dalam kebijakan ini, bukan merek laptopnya,” kata dia.

“Jika permendikbud 5/2021 tidak menetapkan merek tertentu, maka tindakan mengalokasikan anggaran ke Chromebook bisa dianggap sebagai bentuk kebijakan terbuka, bukan kejahatan,” terang Andi Saputra, yang menyoroti bahwa Special Plan harus memisahkan antara keputusan politik dan tindakan ilegal.

Lebih jauh, hakim mengingatkan bahwa Special Plan dalam kasus korupsi sebaiknya tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesesuaian kebijakan dengan kepentingan publik. “Pembelian Chromebook dipertimbangkan karena kebutuhan pendidikan, bukan karena konflik kepentingan pribadi,” jelasnya, menggambarkan bahwa tindakan Nadiem mungkin hanya bagian dari strategi pemerintah untuk modernisasi pendidikan.

Perselisihan dalam Panel Hakim

Putusan Hakim Andi Saputra memicu perdebatan dalam panel hakim Tipikor Jakarta Pusat. Meski sebagian hakim menyetujui vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem, pendapat berbeda hakim ini menekankan bahwa Special Plan harus lebih objektif dalam menghadapi kasus korupsi. “Pendapat berbeda ini penting untuk menghindari kesimpulan yang terburu-buru, terutama dalam kasus yang melibatkan kebijakan nasional,” tutur Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah.

Selain vonis penjara, hakim juga menetapkan denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 809 miliar. Namun, pendapat Hakim Andi Saputra tetap menjadi sorotan, karena menurutnya Special Plan harus memberikan ruang untuk perdebatan terbuka mengenai kebijakan yang dianggap sebagai hasil dari keputusan politik, bukan tindakan jahat.

Hasil sidang ini menjadi langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas Special Plan dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah. Meski Nadiem Makarim tidak langsung dibebaskan, pendapat Hakim Andi Saputra memberikan wawasan bahwa Special Plan perlu memperhatikan perbedaan antara kebijakan publik dan tindakan individu yang dianggap sebagai kesalahan hukum.