Key Strategy: Dosen UGM Sebut Kompor Listrik Bisa Lebih Murah dari Kompor Gas, Asal…

Key Strategy: Kompor Listrik Lebih Murah dari Kompor Gas, Asal…

Key Strategy – Kebijakan pemerintah mengenai penggunaan kompor listrik sebagai Key Strategy dalam mengurangi ketergantungan pada energi gas memperoleh perhatian luas. Program ini dirancang untuk diterapkan mulai tahun 2027, dengan dana sebesar Rp 815,56 miliar yang dialokasikan dalam RAPBN 2027 oleh Kementerian ESDM. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan penggunaan energi listrik nasional, mengurangi impor LPG, dan mendorong transisi ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Keuntungan Biaya Kompor Listrik

Penggunaan kompor listrik, menurut Prof Deendarlianto dari UGM, bisa menjadi Key Strategy efektif untuk menekan pengeluaran rumah tangga. Ia menekankan bahwa biaya operasional kompor listrik jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan kompor gas. “Tarif listrik per kwh jauh lebih murah dari harga LPG per tabung,” jelas Deendarlianto dalam wawancara dengan Kompas.com. Ini menjadi salah satu alasan utama mengapa transisi ke energi listrik diprioritaskan.

“Program ini tidak hanya berfokus pada penghematan biaya, tetapi juga menciptakan Key Strategy jangka panjang untuk keberlanjutan energi. Selama rantai pasok batu bara untuk PLTU berjalan lancar, kompor listrik bisa menjadi solusi terbaik,” ujar Deendarlianto.

Menurut data Kementerian ESDM, rata-rata rumah tangga yang menggunakan LPG memerlukan 3 hingga 5 tabung per bulan, tergantung pada kebutuhan penggunaan. Biaya pengisian bisa mencapai ratusan ribu rupiah, sedangkan kompor listrik dengan daya 500 watt hanya membutuhkan tarif listrik sekitar Rp 1.352 hingga 1.699 per kwh. Dengan kebijakan subsidi atau penggunaan daya yang terjangkau, biaya bulanan kompor listrik bisa lebih murah dibandingkan biaya bahan bakar LPG.

Implementasi Key Strategy ini juga disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Pemerintah telah menyiapkan kompor listrik untuk daerah dengan daya listrik di bawah 900 VA, termasuk masyarakat pedesaan. Dengan kemudahan akses, program ini diharapkan bisa mendorong adopsi energi listrik di berbagai lapisan masyarakat. Namun, Deendarlianto menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan batu bara untuk PLTU sebagai penunjang keberhasilan program ini.

Transisi ke kompor listrik juga menjadi bagian dari Key Strategy nasional dalam menciptakan energi terbarukan. Meski saat ini PLTD masih dominan di daerah luar Jawa, pemerintah sedang mempercepat penggantian dengan energi surya dan angin. “Dengan pergeseran ini, biaya listrik akan terus menurun, sehingga kompor listrik semakin menarik bagi konsumen,” kata Deendarlianto. Selain itu, teknologi kompor listrik juga memiliki potensi mengurangi emisi karbon dan mereduksi dampak lingkungan dari penggunaan gas.

Para ahli menilai Key Strategy ini memiliki peluang besar jika didukung oleh regulasi yang tepat dan infrastruktur yang memadai. Proses transisi perlu disertai edukasi masyarakat tentang manfaat jangka panjang, seperti penghematan biaya dan keberlanjutan lingkungan. Deendarlianto berharap pemerintah segera menyelesaikan regulasi pendukung agar program ini bisa berjalan maksimal. “Kita perlu memastikan Key Strategy ini tidak hanya dilihat dari sisi biaya, tetapi juga dari aspek kesejahteraan dan keberlanjutan,” pungkasnya.