New Policy: Rahasia Sri Lanka Bangkit dari Krisis, Kini Kembali Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Atas

New Policy: Rahasia Sri Lanka Bangkit dari Krisis, Kini Kembali Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Atas

New Policy – Dalam klasifikasi pendapatan terbaru yang diterbitkan pada Rabu (1/7/2026), Bank Dunia menetapkan Sri Lanka sebagai negara berpenghasilan menengah atas, berkat kebijakan baru yang berdampak signifikan. Status ini dicapai tiga tahun setelah negara kepulauan tersebut mengalami krisis ekonomi parah, yang hampir menghancurkan perekonomian dan mengguncang kepercayaan masyarakat. New Policy menjadi pilar utama dalam proses pemulihan ini, membantu Sri Lanka memperbaiki kinerja ekonominya dan kembali ke jalur pertumbuhan.

Pencapaian Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi Sri Lanka terus menguat pada 2025, dengan pertumbuhan sebesar 5 persen yang menunjukkan peningkatan signifikan setelah dua tahun penyusutan. New Policy berhasil menggerakkan pemulihan yang merata di berbagai sektor, termasuk industri, pariwisata, dan jasa keuangan, yang menurut Bank Dunia menjadi “kisah pemulihan” dalam situasi ekonomi kritis. Kinerja ini membuktikan bahwa kebijakan yang tepat waktu dan konsisten mampu mengubah arah negara yang sedang mengalami kesulitan.

“Tiga tahun setelah krisis ekonomi parah yang membawa Sri Lanka ke ambang kehancuran pada tahun 2022, New Policy menjadi faktor kunci yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2025, didorong oleh stabilitas sektor jasa keuangan dan kenaikan jumlah wisatawan,” tulis Bank Dunia dalam laporan terbarunya.

Dengan klasifikasi ulang ini, Sri Lanka menunjukkan ketahanan yang menakjubkan. Bank Dunia membagi negara-negara ke dalam empat kategori pendapatan, dan Sri Lanka kini berada di level menengah atas. Penilaian ini berdasarkan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita dari tahun sebelumnya, dengan edisi klasifikasi terbaru mencakup 218 negara dan berlaku hingga akhir Juni 2027.

Sumber Krisis dan Tantangan Awal

Krisis ekonomi Sri Lanka dimulai dari serangkaian kejadian berdampak besar, seperti serangan bom Minggu Paskah 2019, pandemi global, dan krisis neraca pembayaran. Pada April 2022, negara tersebut gagal bayar utang luar negeri senilai sekitar 51 miliar dolar AS, yang menjadi krisis utang pertama dalam sejarahnya. New Policy diterapkan untuk mengatasi tantangan ini, dengan fokus pada penghematan anggaran, restrukturisasi utang, dan stimulan pertumbuhan ekonomi.

Penyebab utama krisis berasal dari faktor internal dan eksternal yang saling memperparah. Di dalam negeri, pemerintah mengurangi pajak secara besar-besaran, yang mengakibatkan penurunan penerimaan negara. Di sisi lain, defisit fiskal yang terus-menerus dan ketergantungan pada pinjaman luar negeri menyebabkan tekanan terhadap sistem keuangan. New Policy berupaya menyeimbangkan keduanya dengan kebijakan yang lebih ketat namun tetap mendukung investasi.

Langkah Pemulihan yang Konsisten

Untuk mengembalikan stabilitas ekonomi, Sri Lanka memperoleh fasilitas pendanaan sebesar 3 miliar dolar AS dari IMF melalui program Extended Fund Facility (EFF). New Policy juga mencakup kebijakan pengetatan moneter dan konsolidasi fiskal yang diterapkan Bank Sentral Sri Lanka. Konsistensi dalam penerapan kebijakan ini menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pemulihan, meski awalnya dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa.

Reformasi domestik seperti perluasan basis pajak, pengurangan subsidi energi, dan pengendalian belanja negara dijalankan secara konsisten. Prof. Dr. Mustafizur Rahman, Distinguished Fellow di Centre for Policy Dialogue (CPD), menilai bahwa New Policy tidak hanya mengurangi defisit fiskal tetapi juga membangun fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang. “New Policy membantu menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, yang sangat penting bagi Sri Lanka di masa krisis,” kata pakar tersebut.

“New Policy mengubah pendekatan ekonomi Sri Lanka dari kebijakan stimulus yang berlebihan menjadi strategi penyesuaian yang lebih terukur. Konsistensi ini memungkinkan mereka memulihkan perekonomian, meski perjalanan masih panjang,” ujarnya.

Dukungan Eksternal dan Pemulihan Sektor

Dukungan eksternal dari berbagai mitra internasional, seperti Tiongkok dan India, juga memainkan peran penting dalam pemulihan Sri Lanka. New Policy memanfaatkan fasilitas pendanaan internasional untuk memperkuat sistem keuangan negara dan menstabilkan inflasi yang tinggi. Selain itu, kesepakatan restrukturisasi utang senilai 17,5 miliar dolar AS membantu mengurangi beban kewajiban negara tanpa mengorbankan pertumbuhan.

Sektor pariwisata dan remitansi pekerja migran kembali menjadi tulang punggung penerimaan devisa, dengan jumlah wisatawan mencapai lebih dari dua juta orang pada 2024, naik 38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Aliran uang dari pekerja migran juga meningkat, memperkuat cadangan devisa dan mengurangi tekanan pada sektor ekonomi. New Policy mempercepat proses ini dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan meningkatkan kepercayaan investor.

Keberhasilan New Policy menunjukkan bahwa Sri Lanka mampu mengatasi krisis dengan kebijakan yang tepat dan komprehensif. Meski masih ada tantangan, seperti inflasi yang terus berlanjut, perekonomian negara ini kini menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Pemulihan ini menjadi contoh bagaimana kebijakan ekonomi yang terencana bisa membangkitkan negara dari ambang kehancuran. Dengan New Policy sebagai penggerak utama, Sri Lanka kini berada di jalur yang lebih cerah untuk masa depan yang lebih stabil.