Visit Agenda: Mengeluh Sakit 1 Gigi, Pria di China Malah Kehilangan 12 Gigi dan Uangnya Dikuras Klinik
Visit Agenda: Pria di China Kehilangan 12 Gigi dan Uang Saat Konsultasi Klinik Visit Agenda - Dalam sebuah kasus mengejutkan yang terjadi di Tiongkok, seorang
Visit Agenda: Pria di China Kehilangan 12 Gigi dan Uang Saat Konsultasi Klinik
Visit Agenda – Dalam sebuah kasus mengejutkan yang terjadi di Tiongkok, seorang pria berusia 63 tahun yang mengunjungi klinik gigi untuk memeriksa satu gigi sakit justru kehilangan seluruh 12 giginya dan uangnya dikuras oleh pihak klinik. Peristiwa ini terjadi pada September 2025 di Kota Baoji, Provinsi Shaanxi, dan menimbulkan kecaman luas terhadap praktik medis yang tidak transparan. Pria yang diberi nama Li ini awalnya hanya ingin melakukan pemeriksaan sederhana, tetapi akhirnya menjalani prosedur pencabutan gigi yang memakan waktu lama.
Proses Pengobatan yang Tidak Terduga
Li mengatakan bahwa ia tertarik dengan klinik tersebut setelah melihat iklan menarik, seperti “Pasang implan gigi pagi hari, bisa makan daging sore harinya” dan “Miliki satu set gigi lengkap, hidup sampai usia 100 tahun”. Klinik bahkan menawarkan jemputan gratis menggunakan kendaraan khusus. Namun, setelah pemeriksaan, Li langsung dipaksa menjalani pencabutan semua gigi yang masih ada. Pihak klinik juga memasang 10 implan gigi sekaligus, meski kondisi medis Li cukup kompleks.
Keluarga Li menyatakan bahwa pria tersebut memiliki riwayat medis serius, seperti jantung koroner, serangan jantung, diabetes, dan hipertensi. Dalam rekam medis, bahkan tercatat jenis kelamin pasien sebagai perempuan, padahal Li jelas laki-laki. Fakta ini membuat mereka merasa klinik tidak memperhatikan keselamatan pasien sebelum melakukan prosedur. “Visit Agenda memang jelas jadi opsi utama, tetapi kami menilai pihak klinik terlalu memaksa,” ungkap salah satu anggota keluarga.
Keluhan dan Tagihan yang Membengkak
Pasca prosedur, Li dikenai biaya total 18.800 yuan (sekitar Rp 50 juta per kurs hari Minggu, 11/7/2026) atau 2.800 dollar AS (sekitar Rp 7,4 juta). Meski begitu, ia masih memiliki tagihan tambahan sebesar 6.200 yuan (sekitar Rp 1,5 juta) yang belum terbayar. Li menyebutkan bahwa saat anaknya menemukan dirinya, mulutnya penuh darah dan hanya menyisakan 30 yuan (sekitar Rp 80 ribu) untuk biaya transportasi. “Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi uang saya habis dan gigi saya pun hilang,” keluh Li.
Keluhan keluarga Li juga menyebutkan bahwa klinik tidak memberikan informasi yang jelas sebelum prosedur. Putra Li mengungkapkan, setiap kali mereka menemukan kejanggalan, klinik selalu bisa menunjukkan dokumen yang sebelumnya tidak tersedia. Ini membuat keluarga mempertanyakan integritas pihak klinik dan keterbukaan mereka terhadap kondisi pasien.
Dokter spesialis bedah mulut dari Renmin Hospital of Wuhan University, Fu Dongjie, menyoroti risiko prosedur pencabutan gigi massal untuk pasien dengan kondisi penyakit kronis. “Visit Agenda memang bisa mempercepat pemulihan, tetapi harus dipastikan kondisi pasien stabil sebelumnya,” tegas Fu. Ia mengingatkan bahwa pemasangan implan gigi dalam jumlah besar bisa berdampak serius, seperti kasus seorang pria yang meninggal 13 hari setelah menjalani pencabutan 23 gigi dan pemasangan 12 implan di tahun 2024.
Keluhan Terus Berlanjut dan Tindakan Otoritas
Keluarga Li melaporkan klinik tiga kali ke biro kesehatan setempat. Otoritas kesehatan akhirnya menyimpulkan adanya pelanggaran, seperti kurangnya pemeriksaan praoperasi yang menyeluruh dan kekurangan informasi medis. Selain itu, klinik diminta mengembalikan seluruh biaya dan menutup operasional sementara untuk menjalani pembenahan. Meski tidak dipecat, klinik harus memperbaiki prosedur pemeriksaan dan pengelolaan dokumen medis.
Kasus ini memicu reaksi beragam di media sosial Tiongkok. Banyak warganet mengkritik cara klinik memanfaatkan iklan untuk menarik pasien. “Visit Agenda yang menawarkan solusi cepat justru mengancam kehidupan pasien,” tulis satu pengguna media sosial. “Saya kira ini bukan hanya kesalahan dokter, tapi juga sistem klinik yang tidak transparan.” Beberapa juga menyarankan agar otoritas kesehatan memberikan sanksi lebih berat untuk menegakkan standar layanan medis.
