Mengapa Inggris Begitu Sering Berganti Perdana Menteri?

Alasan Di Balik Frekuensi Pergantian Perdana Menteri di Inggris

Lenterafakta.com – Sejak referendum Brexit tahun 2016, proses pergantian kepala pemerintahan di Britania Raya mengalami percepatan signifikan. Sepanjang sepuluh tahun terakhir, negara tersebut telah dipimpin oleh tujuh orang perdana menteri berbeda. Andy Burnham kini menjadi figur terbaru yang dilantik pada hari Senin, 20 Juli 2026, menggantikan posisi Keir Starmer yang memutuskan untuk mundur.

Fenomena ini bukan sekadar cerminan dari kelemahan personal para pemimpin yang berkuasa. Kondisi tersebut juga mencerminkan deteriorasi hubungan antara eksekutif dan legislatif, ditambah dengan semakin terpecahnya konsensus politik di kalangan masyarakat Inggris.

Tren Kepemimpinan yang Semakin Pendek

Menurut pengamat politik Ben Worthy, jika durasi kepemimpinan Starmer diperhitungkan, rata-rata masa jabatan perdana menteri Britania sejak era pasca-Brexit hanya bertahan sekitar dua tahun. Sebagai gambaran, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni akan berhadapan dengan empat perdana menteri Inggris yang berbeda selama periode kepemimpinannya sendiri. Sementara itu, Wali Kota London Sadiq Khan telah memasuki masa jabatan ketujuhnya.

Dilansir dari UK in a Changing Europe pada Selasa, 19 Mei 2026, pergantian cepat tersebut dipengaruhi tiga faktor utama, yakni kegagalan kepemimpinan, memburuknya hubungan dengan anggota parlemen, dan fragmentasi politik.

Warisan Krisis dari Para Pendahulu

Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, dan Rishi Sunak merupakan para pemimpin yang naik ke tampuk kekuasaan tanpa memenangi pemilu sebagai calon utama. Mereka mewarisi partai yang terpecah, krisis politik, serta berbagai persoalan rumit yang belum terselesaikan.

Kondisi Starmer sebenarnya berbeda. Ia membawa Partai Buruh meraih kemenangan besar dalam pemilu 2024 dan menguasai mayoritas kursi parlemen. Dua perdana menteri sebelumnya yang memperoleh kemenangan dengan margin serupa bahkan dapat memimpin selama sekitar satu dekade. Namun, besarnya kemenangan justru menimbulkan harapan tinggi.

Starmer berjanji menjalankan pemerintahan dengan fokus penuh pada pelaksanaan kebijakan. Ketika perubahan tidak segera dirasakan, kekecewaan publik meningkat. Starmer kemudian dipandang tidak tegas dan gagal memenuhi janji pemerintahannya.

Hubungan dengan Anggota Parlemen yang Memburuk

Full Fact mencatat popularitas Starmer jatuh ke tingkat terendah sejak pencatatan dilakukan, sejajar dengan tingkat ketidakpopuleran Liz Truss. Kegagalan yang dirasakan publik juga memperburuk hubungan Starmer dengan anggota parlemen Partai Buruh.

Sejak dekade 1970-an, anggota parlemen Inggris dinilai semakin berani menentang kebijakan partai dan tidak lagi menunjukkan loyalitas penuh kepada pemimpin. Perubahan tersebut terlihat dalam sejumlah peristiwa, mulai dari pemberontakan anggota parlemen terhadap Perang Irak pada 2003 hingga tekanan kepada David Cameron untuk menggelar referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

Boris Johnson juga harus membatalkan sejumlah kebijakan Covid-19 setelah mendapat perlawanan dari anggota parlemen partainya sendiri. Dari empat perdana menteri sebelum Starmer, hanya satu yang tersingkir karena kalah dalam pemilu. Tiga lainnya pada akhirnya kehilangan jabatan akibat tekanan dari anggota parlemen mereka sendiri.

Fragmentasi Politik dan Dampaknya

Masalah serupa muncul di Partai Buruh. Banyak anggota parlemen yang terpilih pada 2024 merupakan politikus baru dan belum memiliki ikatan kuat dengan Starmer. Pengamat politik Phil Cowley mengatakan, sebagian anggota parlemen merasa kemenangan mereka lebih disebabkan oleh ketidakpopuleran Rishi Sunak daripada daya tarik Starmer.

Ketegangan kemudian meningkat akibat sejumlah kebijakan pemerintah, seperti perubahan bantuan bahan bakar musim dingin dan Personal Independence Payment atau PIP. Perubahan kebijakan secara mendadak serta kontroversi yang melibatkan Peter Mandelson juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan Starmer dalam mengambil keputusan.

Faktor lain yang mempercepat pergantian perdana menteri adalah fragmentasi politik. Pemilu Inggris tidak lagi sekadar menjadi persaingan antara Partai Buruh dan Partai Konservatif. Pemilih kini mempertimbangkan setidaknya empat kekuatan politik utama. Menurunnya kepercayaan terhadap dua partai besar membuat semakin banyak kursi parlemen menjadi rentan.

Pada pemilu 2024, sebanyak 115 kursi atau sekitar satu dari lima kursi di Inggris tergolong marginal. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 yang hanya mencatat 48 kursi marginal. Salah satu contohnya adalah kursi milik Wes Streeting yang hanya dimenangi dengan selisih 528 suara.

Kondisi itu menciptakan lingkaran masalah. Perdana menteri kesulitan menjalankan kebijakan, anggota parlemen khawatir kehilangan kursinya, kemudian memilih memberontak atau menarik dukungan.