10 Persen Orang Terkaya Dunia Diusulkan Kena Pajak Lingkungan – Nilainya Capai Rp 100.000 Triliun

10 Persen Orang Terkaya Dunia Diusulkan Kena Pajak Lingkungan, Nilainya Capai Rp 100.000 Triliun

10 Persen Orang Terkaya Dunia Diusulkan – Kebijakan pajak lingkungan yang menargetkan 10 persen orang terkaya dunia menjadi sorotan setelah sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kelompok ini mencemari lingkungan secara besar dalam bentuk emisi karbon, kehilangan keanekaragaman hayati, dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Dengan total kerugian lingkungan mencapai 1,7 hingga 5,7 triliun dolar AS per tahun, setara 30.200 hingga 101.400 triliun rupiah (kurs Rp 17.801 per dolar AS), nilai ini bisa menjadi sumber pendapatan besar jika diatur melalui mekanisme pajak.

Penelitian dari Universitas Leiden

Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal *Communications Sustainability* oleh tim peneliti dari Universitas Leiden, Belanda, pada 18 Juni 2026. Anggota tim, termasuk Inge Schrijver, Rutger Hoekstra, dan Paul Behrens, menggunakan data jejak konsumsi 10 persen orang terkaya dunia pada 2017 untuk menghitung dampak lingkungan mereka. Mereka memproyeksikan jejak ini ke emisi karbon, kehilangan keanekaragaman hayati, penggunaan nitrogen dan fosfor, serta konsumsi air tawar, yang menunjukkan pola tidak seimbang dalam pembagian beban lingkungan.

“Kami menemukan bahwa 10 persen orang terkaya dunia bertanggung jawab atas kerugian lingkungan yang bisa mencapai 1,7 hingga 5,7 triliun dolar AS per tahun,” jelas para peneliti seperti dilaporkan *Science Alert* pada 19 Juni 2026.

Mereka menekankan bahwa angka ini bukan hanya mencerminkan kinerja ekonomi, tetapi juga kesenjangan kebijakan yang tidak memadai dalam mengatasi masalah iklim dan keanekaragaman hayati.

Perbandingan Regional dan Dampak Ekonomi

Analisis menunjukkan perbedaan signifikan antarnegara. Di Amerika Serikat, orang terkaya mencapai tagihan lingkungan sebesar 19.000 hingga 63.000 dolar AS per orang, yang setara 6-20 persen dari pendapatan mereka. Sementara di India, kelompok ini hanya menanggung beban sekitar 410 hingga 1.400 dolar AS per orang. Dengan demikian, kebijakan pajak lingkungan bisa menjadi alat untuk memperkecil ketimpangan ekonomi dan lingkungan.

Tim peneliti menghitung nilai ekonomi kerusakan lingkungan menggunakan *Environmental Prices Handbook 2024*. Hasil menunjukkan bahwa kehilangan keanekaragaman hayati menjadi komponen utama, menyumbang 47-56 persen dari total kerugian. Perubahan iklim, sementara itu, berkontribusi sekitar 36-45 persen. Ini menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati adalah aset yang paling rentan terhadap pengaruh negatif dari 10 persen orang terkaya.

Dalam skenario konservatif, pendapatan dari pajak lingkungan di AS dan Tiongkok bisa menutup kekurangan dana untuk perlindungan hayati sebesar 675 miliar dolar AS (sekitar Rp 12 kuadriliun) pada 2030. Sementara estimasi tagihan lingkungan di AS dinilai cukup untuk memenuhi target dana COP30 hingga 2035. Kebijakan ini bukan hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga bisa menjadi solusi pendapatan untuk mendanai program keberlanjutan.

Elon Musk sebagai Referensi

Kebijakan ini semakin relevan setelah Elon Musk menjadi orang pertama yang mencapai status triliuner. Namun, para peneliti menyatakan bahwa pajak lingkungan tidak bisa menjadi solusi tunggal. Mereka menekankan bahwa kebijakan ini perlu diimbangi dengan tindakan lain, seperti investasi pada teknologi ramah lingkungan dan edukasi masyarakat tentang jejak karbon.

“Biaya-biaya ini menggambarkan tanggung jawab mitigasi 10 persen orang terkaya dunia, serta potensi pendapatan dari pajak lingkungan jika prinsip ‘pencemar membayar’ diterapkan,” pungkas para peneliti.

Penelitian ini menyoroti bahwa kekayaan yang dipegang oleh sejumlah kecil orang bisa menjadi sumber utama permasalahan lingkungan, dan pajak lingkungan adalah langkah kecil tetapi signifikan untuk menciptakan keadilan ekonomi-lingkungan.

Mengingat 10 persen orang terkaya dunia memiliki kekayaan yang sangat besar, pajak lingkungan bisa menjadi alat efektif untuk memastikan mereka berkontribusi sebanding terhadap kerusakan yang mereka ciptakan. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak ini, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Tantangan utamanya adalah menjamin keadilan dalam pengumpulan pajak dan memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang terkena langsung.