30 Persen Penduduk Indonesia adalah Anak, Mengapa Akses Sekolah dan Kesehatan Belum Merata?

Demografi Indonesia Berubah: Anak-Anak di Tengah Tantangan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Lenterafakta.com – Hampir tiga puluh persen dari seluruh warga negara Indonesia merupakan anak-anak. Angka yang cukup besar ini menjadikan pemenuhan hak-hak anak sebagai elemen krusial dalam membentuk kualitas sumber daya manusia serta masa depan bangsa. Basilica Dyah Putranti, seorang peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, menekankan bahwa anak harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang nantinya akan bergabung dalam kelompok usia produktif.

Anak adalah investasi masa depan yang kelak akan memasuki usia produktif dan menjadi penopang keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Peneliti yang lebih dikenal dengan panggilan Lica tersebut menjelaskan bahwa Indonesia sedang mengalami transformasi struktur demografi. Isu kependudukan kini tidak sekadar soal jumlah penduduk yang melonjak, melainkan juga bertambahnya populasi lansia serta menurunnya angka kelahiran. Ia menambahkan bahwa tantangan saat ini berkaitan erat dengan perubahan demografi tersebut. Dulu, Indonesia menghadapi ledakan penduduk, namun kini jumlah penduduk usia lanjut terus bertambah sementara angka kelahiran justru menurun.

Kondisi ini menjadikan kualitas tumbuh kembang anak semakin vital. Menurut Lica, anak tidak boleh hanya dianggap sebagai angka dalam statistik kependudukan. Mereka harus dipandang sebagai modal manusia yang memiliki kemampuan dan potensi untuk terus dikembangkan. Ia harus kita pandang sebagai seseorang yang punya keahlian, dan potensinya yang harus diasah untuk menjadi manfaat bagi keberlanjutan, ujarnya.

Kesenjangan Akses Kesehatan dan Pendidikan

Penelitian yang dilakukan PSKK UGM di Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa prevalensi stunting di kedua wilayah tersebut tidak jauh berbeda. Prevalensi stunting di Jakarta tercatat sebesar 17,2 persen, sedangkan di DIY mencapai 17,4 persen. Nggak jauh berbeda karena kita tahu bahwa kedua kota tersebut sudah memiliki layanan kesehatan yang cukup baik. Sama seperti angka kematian bayi, itu sudah jauh menurun, ungkapnya.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa beberapa masalah kesehatan dasar anak di Jakarta dan DIY relatif telah tertangani dengan baik. Namun, kondisi ini belum mencerminkan situasi di seluruh wilayah Indonesia. Lica menyoroti masih adanya kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal. Masih ada kendala lain, misalnya jaminan kesehatan yang belum bisa dinikmati semua anak, terutama dalam hal ini anak-anak yang ada di daerah tertinggal, katanya.

Kesenjangan ini menyebabkan sebagian anak berisiko tidak memperoleh pemeriksaan kesehatan, layanan pengobatan, maupun intervensi gizi secara memadai. Persoalan serupa juga ditemukan dalam sektor pendidikan. Angka partisipasi sekolah di Jakarta dan DIY tergolong tinggi, tetapi mulai mengalami penurunan pada kelompok usia 16-18 tahun. Pada kelompok usia yang umumnya berada di jenjang sekolah menengah atas itu, angka partisipasi sekolah di dua wilayah tersebut berada di kisaran 88 persen. Sementara secara nasional, angka partisipasi sekolah pada kelompok usia yang sama hanya mencapai sekitar 74 persen.

Ini harus kita waspadai, karena justru saat anak-anak memasuki usia produktif, mereka malah tidak cukup mendapatkan ruang untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan.

Pendidikan pada jenjang menengah atas berperan penting dalam mempersiapkan anak memasuki dunia kerja dan kehidupan produktif. Anak yang tidak melanjutkan pendidikan berisiko kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas diri. Kondisi itu juga dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang.

Inklusivitas dan Partisipasi Anak dalam Kebijakan

Lica menekankan pentingnya membangun sistem sosial yang inklusif terhadap anak. Inklusivitas tidak hanya dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan ruang kepada anak untuk berpartisipasi. Anak perlu dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, termasuk saat pemerintah merancang lingkungan atau kota ramah anak. Misalnya untuk mendesain kota ramah anak, ya sudah seharusnya anak-anak itu dilibatkan dalam forum, tidak kemudian hanya dijadikan sasaran saja, ujarnya.