Kapolri Baru Menghadapi Tugas Mengubah Kepercayaan Menjadi Legitimasi
Lenterafakta.com – Pergantian pimpinan Polri pada 1 Oktober 2026 membawa Jenderal Pol Suyudi Ario Seto ke sebuah institusi yang sedang memperoleh penilaian publik lebih baik. Situasi ini memberi modal awal yang penting, tetapi sekaligus menghadirkan tuntutan yang tidak ringan: perbaikan persepsi masyarakat harus diterjemahkan menjadi keyakinan yang lebih kokoh terhadap cara kepolisian menggunakan kewenangannya.
Pada Juni 2026, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri tercatat 82,4 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan 76,2 persen setahun sebelumnya. Penilaian positif terhadap institusi ini juga berada di angka 71,5 persen, sedangkan kepuasan atas pelayanan kepolisian mencapai 67,6 persen. Data itu menunjukkan gambaran Polri tidak dapat disederhanakan sebagai lembaga yang sepenuhnya kehilangan kepercayaan warga.
Meski demikian, angka yang membaik belum serta-merta berarti persoalan mendasar telah selesai. Kepercayaan publik dapat dipengaruhi pengalaman layanan, rasa aman, atau penilaian atas kinerja dalam satu periode. Legitimasi mempunyai lapisan yang lebih dalam. Ia terkait dengan kesediaan masyarakat menerima kewenangan polisi karena kekuasaan tersebut dijalankan secara adil, terukur, terbuka, dan dapat diuji pertanggungjawabannya.
Kepercayaan Bukan Garis Akhir
Perbedaan antara kepercayaan dan legitimasi penting dalam membaca tantangan kepemimpinan baru Polri. Masyarakat mungkin menilai polisi berhasil menangani kejahatan atau hadir ketika dibutuhkan. Namun, penilaian itu akan mudah terguncang apabila warga merasa proses penegakan hukum tidak setara, penggunaan kekuatan tidak proporsional, atau keluhan atas tindakan aparat tidak ditangani secara meyakinkan.
Karena itu, pekerjaan utama Suyudi bukan sekadar menjaga capaian survei. Yang lebih penting ialah membangun landasan institusional agar kepercayaan tersebut tidak lenyap ketika Polri menghadapi tekanan, kasus besar, atau kritik terbuka. Kepolisian yang memiliki legitimasi tidak hanya dipandang efektif, melainkan juga diyakini bertindak dalam batas hukum dan menghormati warga yang dilayaninya.
Visi “Polri Bersama Masyarakat” menjadi relevan dalam konteks itu. Maknanya tidak cukup diwujudkan melalui kehadiran fisik aparat di ruang publik atau narasi dalam seremoni. Kedekatan dengan masyarakat menuntut kemampuan mendengarkan keluhan, memberikan penjelasan ketika kewenangan digunakan, dan menerima koreksi apabila tindakan aparat terbukti keliru.
“Polri Bersama Masyarakat”
Gagasan tersebut pada akhirnya akan diuji dalam pengalaman sehari-hari warga: saat membuat laporan, menghadapi pemeriksaan, meminta perlindungan, atau mempertanyakan tindakan polisi. Kualitas relasi antara kepolisian dan publik tidak hanya dibentuk oleh operasi besar, tetapi juga oleh keputusan kecil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Modal Pengalaman, Tuntutan yang Lebih Luas
Suyudi membawa rekam jejak panjang dalam bidang reserse. Lulusan Akpol 1994 ini pernah bertugas di lingkungan Polda Metro Jaya, memimpin satuan reserse kriminal, menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, serta menjadi Wakapolda Metro Jaya. Ia kemudian memimpin Polda Banten dan menjabat Kepala BNN sejak Agustus 2025.
Lintasan karier tersebut memberi pengalaman langsung dalam penanganan perkara, penegakan hukum, dan pemberantasan kejahatan. Pemahaman operasional semacam itu menjadi kekuatan bagi seorang pemimpin Polri, terutama ketika publik menuntut respons cepat terhadap berbagai bentuk kejahatan.
Namun, kepemimpinan di tingkat Kapolri membutuhkan cakupan yang melampaui kemampuan menyelesaikan perkara. Menangani kasus kriminal dan membenahi institusi adalah dua tugas yang berhubungan, tetapi tidak identik. Seorang Kapolri perlu membentuk insentif organisasi, memperkuat pengawasan, menjaga profesionalisme, dan memastikan pola promosi berpijak pada merit.
Di saat yang sama, penggunaan kekuasaan koersif harus tetap dibatasi secara ketat oleh hukum. Wewenang untuk menangkap, menggeledah, melakukan penyidikan, memakai kekuatan, hingga membatasi kebebasan warga merupakan kewenangan besar. Seluruhnya harus mempunyai dasar hukum yang jelas, alasan yang dapat dijelaskan, serta mekanisme pengujian yang dapat diakses.
Menilai Kelanjutan dan Koreksi Agenda Presisi
Pertanyaan berikutnya ialah posisi kepemimpinan Suyudi terhadap agenda Presisi yang diperkenalkan pada masa Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Konsep tersebut mengusung prinsip prediktif, responsibilitas, transparansi, dan keadilan sebagai arah transformasi Polri. Kerangka itu telah menyediakan cita-cita yang luas untuk pembaruan kelembagaan.
Tantangan utamanya bukan pada perumusan prinsip, melainkan pada penerapannya dalam perjumpaan konkret antara polisi dan warga. Transparansi, misalnya, perlu tampak dalam kejelasan prosedur dan alasan tindakan. Responsibilitas perlu hadir melalui pertanggungjawaban yang nyata, bukan sekadar pernyataan. Keadilan harus terasa bagi semua pihak, termasuk mereka yang tidak memiliki akses atau pengaruh besar.
Keberhasilan reformasi kepolisian juga tidak seharusnya hanya diukur melalui jumlah perkara yang diungkap atau tersangka yang ditangkap. Penindakan terhadap kejahatan tetap merupakan kewajiban utama Polri. Akan tetapi, efektivitas yang tidak disertai akuntabilitas berisiko membentuk institusi yang kuat secara operasional, tetapi rapuh dalam penerimaan publik.
Kepolisian demokratis perlu mampu bekerja tegas sambil tetap memberi ruang bagi pengawasan, koreksi, dan hak warga. Di situlah ujian kepemimpinan baru dimulai. Angka kepercayaan yang tengah meningkat dapat menjadi pijakan berharga, tetapi legitimasi hanya akan tumbuh apabila masyarakat melihat kekuasaan kepolisian dijalankan dengan konsisten, proporsional, dan terbuka.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kapolri Baru Ujian Lama?
Kapolri Baru Ujian Lama is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kapolri Baru Ujian Lama matter?
Kapolri Baru Ujian Lama matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.