Lenterafakta.com – Pihak Istana Kepresidenan, partai-partai politik di DPR, hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MK memutuskan tidak menerima gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan. Hanya saja, MK menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menemukan bukti ijazah setara SMA milik Gibran.
"Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu," kata Hakim Konstitusi Arsul Sani, Selasa (6/10/2026). Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta pilpres. Berikut respons beragam pihak soal putusan MK ini, mulai dari Istana, partai-partai, hingga Jokowi selaku ayah Gibran: Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menegaskan bahwa MK tidak menemukan ijazah setara SMA milik Gibran Rakabuming Raka.
Bambang menilai, sebuah ijazah yang 'tidak ada' dan 'tidak ditemukan' adalah dua hal yang berbeda. "Di putusan itu saya lihat bukan tidak ada, tidak diketemukan. Belum diketemukan.
Sehingga kemudian berbeda antara tidak ada dan belum diketemukan," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Bambang menyebut, setelah putusan MK mengenai gugatan syarat pendidikan Gibran dibacakan, situasinya masih dinamis. Dia mengklaim akan ada sesuatu dalam 2-3 hari ke depan.
"Pada prinsipnya sebetulnya kita masih menunggu hal-hal yang… Ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu. Ada yang kemudian macam-macam lah isunya itu, tapi kita tunggu sajalah kira-kira 2-3 hari ini kira-kira apa ya," jelasnya.
Maka dari itu, Bambang belum melihat putusan MK tersebut berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai Wapres. Dia tidak mengetahui respons Presiden Prabowo Subianto karena belum berjumpa dengannya. "Saya belum belum ketemu sama Pak Presiden, sehingga kemudian saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh beliau.
Karena kesibukan beliau saya juga sedang banyak hal yang harus saya urusi di DPR terkait dengan penyelesaian rancangan undang-undang. Kita konsentrasi belum ke sana," tegas Bambang. Partai Gerindra meminta polemik mengenai ijazah Gibran dihentikan, setelah MK memutus gugatan terkait syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran tidak dapat diterima.
Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, polemik yang terus berlanjut berisiko menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu perekonomian hingga stabilitas politik Indonesia. “Spekulasi dan wacana hukum yang terus memunculkan polemik terhadap posisi Wakil Presiden RI pasca-pelantikan berisiko menciptakan ketidakpastian hukum atau legal uncertainty,” ujar Sugiat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/10/2026). “Hal ini dapat mengganggu iklim investasi, persepsi pasar, dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik di Indonesia,” sambung dia.
Oleh karena itu, Sugiat mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik untuk menyikapi putusan MK secara bijak dan menghentikan polemik yang berlarut-larut. Dia mengingatkan, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga seluruh dinamika hukum terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 telah selesai. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, tindak lanjut putusan MK terkait syarat pencalonan Gibran bergantung pada kesepakatan dan konsensus pimpinan partai politik di DPR.
Pasalnya, menurut dia, tindak lanjut atas persoalan ijazah Gibran akan menjadi proses politik.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Ragam Respons Pihak Istana Parpol dan Jokowi?
Ragam Respons Pihak Istana Parpol dan Jokowi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Ragam Respons Pihak Istana Parpol dan Jokowi matter?
Ragam Respons Pihak Istana Parpol dan Jokowi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.