Pajak Pembalut Kembali Disorot karena Menyentuh Kebutuhan Rutin Perempuan
Lenterafakta.com – Pembalut menjadi salah satu pengeluaran yang tidak dapat ditunda bagi perempuan yang mengalami menstruasi. Kebutuhan ini hadir setiap bulan, tidak bergantung pada kondisi keuangan seseorang. Namun, produk menstruasi tersebut masih memikul beban Pajak Pertambahan Nilai atau PPN efektif sebesar 11 persen.
Isu ini ramai dibicarakan pengguna Threads dan TikTok. Perdebatan berkembang dari pertanyaan sederhana: mengapa barang yang berkaitan langsung dengan kebutuhan biologis perempuan tetap dikenai pajak konsumsi? Sejumlah warganet juga membandingkannya dengan buku, yang dalam kondisi tertentu memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
Perbandingan itu membuka percakapan lebih luas tentang keadilan dalam kebijakan perpajakan. Sebab, pajak atas konsumsi dapat terasa lebih berat bagi rumah tangga atau individu dengan pendapatan terbatas, terutama ketika barang yang dibeli merupakan kebutuhan pokok dan harus dibeli secara berulang.
Pembalut sebagai kebutuhan dasar
Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, berpandangan bahwa pembalut layak memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Ia menilai produk tersebut memiliki karakter yang dekat dengan barang kebutuhan dasar karena penggunaannya tidak bisa dihindari oleh perempuan yang sedang menstruasi.
“Dia seharusnya masuk dalam kategori barang kebutuhan pokok. Karena pembalut merupakan kebutuhan dasar. Untuk itu, dia perlu diberikan fasilitas PPN agar sistem PPN tidak regresif,” ujar Fajry saat dihubungi pada Kamis (29/10/2026).
Istilah regresif merujuk pada kondisi ketika beban pajak menghabiskan porsi pendapatan yang relatif lebih besar bagi kelompok berpenghasilan rendah. Dalam praktiknya, orang dengan penghasilan terbatas perlu mengalokasikan bagian yang lebih besar dari uang bulanan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk produk kebersihan menstruasi.
Pembalut tidak dipilih sebagai barang pelengkap atau konsumsi sesekali. Penggunaannya berkaitan dengan siklus biologis yang berulang, sehingga pembelian tetap diperlukan bahkan saat kemampuan belanja sedang menurun. Kondisi inilah yang membuat pengenaan pajak terhadap produk menstruasi dipandang memiliki dampak yang berbeda dibandingkan produk nonesensial.
Nilai kesehatan dan kebersihan masyarakat
Selain dipahami sebagai kebutuhan dasar, pembalut juga dinilai memiliki manfaat sosial yang lebih luas. Dalam kebijakan publik, barang dengan dampak positif terhadap masyarakat dapat dipandang sebagai merit goods. Buku merupakan salah satu contoh karena akses terhadap bahan bacaan dikaitkan dengan pendidikan serta peningkatan pengetahuan.
Sudut pandang serupa dapat diterapkan pada produk menstruasi. Ketersediaan pembalut berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan, sehingga akses yang lebih terjangkau berpotensi mendukung pemenuhan kebutuhan dasar perempuan. Bagi Fajry, perbandingan antara buku dan pembalut relevan untuk melihat kemungkinan perlakuan pajak yang setara dalam kerangka manfaat sosial.
“Sedangkan pembalut, sebagian menganggapnya sebagai ‘merit goods’ karena punya dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Jadi, perbandingannya cukup ‘apple-to-apple’. Artinya, pembalut seharusnya berhak mendapatkan fasilitas PPN,” kata dia.
Gagasan tersebut tidak berarti fasilitas PPN untuk buku perlu dicabut. Justru, perlakuan pajak terhadap buku dapat menjadi titik evaluasi untuk mempertimbangkan barang lain yang juga memiliki fungsi penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kehidupan sehari-hari, harga pembalut mungkin terlihat sebagai pengeluaran kecil dalam sekali pembelian. Akan tetapi, biaya itu terakumulasi dari bulan ke bulan selama bertahun-tahun. Bagi perempuan dengan keterbatasan ekonomi, tambahan pajak pada produk yang wajib dibeli dapat mempersempit ruang anggaran untuk kebutuhan lain.
Perlu dasar hukum untuk pembebasan PPN
Perubahan perlakuan pajak terhadap pembalut tidak dapat dilakukan sekadar melalui perdebatan publik. Dibutuhkan dasar hukum yang jelas. Fasilitas pembebasan PPN untuk buku telah diatur dalam Pasal 16B Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.
Fajry menyebut pembalut dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam ketentuan yang sama agar memperoleh fasilitas PPN dibebaskan. Dalam pembahasan UU HPP sebelumnya, produk menstruasi belum masuk dalam cakupan fasilitas tersebut.
“Untuk buku, sudah diatur dalam Pasal 16B UU HPP. Sedangkan untuk pembalut, seharusnya bisa dimasukkan dalam Pasal 16B untuk mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Sayangnya, dalam pembahasan UU HPP kemarin, fasilitas PPN untuk pembalut memang terlewatkan,” ujar Fajry.
Ketentuan hukum menjadi penting karena menentukan barang atau jasa mana yang memperoleh perlakuan khusus dalam sistem PPN. Tanpa perubahan pengaturan, pembalut akan tetap mengikuti mekanisme pajak konsumsi yang berlaku saat ini.
Dimensi gender dalam biaya menstruasi
Aspek lain yang mengemuka adalah persoalan gender. Pembalut terutama digunakan oleh perempuan yang mengalami menstruasi, sehingga biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara khusus lebih banyak ditanggung kelompok perempuan. Ketika PPN dilekatkan pada produk itu, dampak bebannya juga tidak terbagi secara merata antara perempuan dan laki-laki.
“Ketiga, dari perspektif gender. Karena yang mengonsumsi pembalut hanya perempuan saja sehingga ada bias gender. Beban PPN lebih besar pada perempuan dibanding pria. Untuk itu, perlu adanya pembebasan PPN,” tutur Fajry.
Perdebatan mengenai PPN pembalut pada akhirnya bukan hanya soal harga satu produk. Isu ini menyangkut cara kebijakan pajak membaca kebutuhan biologis, kemampuan ekonomi, kesehatan, kebersihan, dan ketimpangan beban pengeluaran berdasarkan gender.
Evaluasi terhadap status pembalut dalam sistem PPN dapat menjadi ruang untuk menilai apakah kebijakan perpajakan telah cukup peka terhadap kebutuhan yang tidak dapat dipilih atau dihindari. Bagi perempuan yang menstruasi, pembalut bukan kemewahan, melainkan bagian dari kebutuhan rutin yang harus tersedia setiap bulan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is PPN Pembalut 11 Persen?
PPN Pembalut 11 Persen is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does PPN Pembalut 11 Persen matter?
PPN Pembalut 11 Persen matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.