Topics Covered: Dede Yusuf Usul Gaji PPPK Daerah Ditanggung APBN, Ini Alasannya

Dede Yusuf Usulkan Gaji PPPK dan P3K Daerah Ditanggung APBN, Ini Penjelasannya

Latar Belakang dan Usulan Kebijakan

Topics Covered – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dede Yusuf, mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pendanaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pengajar Pemerintah Kabupaten (P3K) paruh waktu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini diberikan dalam rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN 2027, yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dede mengungkapkan bahwa hal ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan daerah yang selama ini kesulitan menangani biaya gaji para pegawai tersebut.

Usulan Dede Yusuf muncul dalam konteks kebijakan PPPK yang telah diimplementasikan sejak tahun 2018. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi kekurangan tenaga kependidikan dan pegawai di daerah, namun kenyataannya, banyak kabupaten dan kota yang merasa tertekan karena harus menanggung biaya gaji PPPK dan P3K secara mandiri. Dede menekankan bahwa pengelolaan gaji lewat APBN dapat menjadi solusi jangka panjang, terutama untuk daerah yang memiliki anggaran terbatas.

Alasan dan Penjelasan Detail

Dalam pidatonya, Dede Yusuf menyampaikan bahwa pendanaan gaji PPPK dan P3K tidak sebesar yang dibayangkan. Menurutnya, angka sekitar belasan triliun rupiah masih dapat dikelola oleh APBN, terutama karena dana tersebut relatif lebih kecil dibandingkan kebutuhan daerah dalam bidang lain. “Kita memiliki kapasitas yang memadai untuk menanggung biaya ini, apalagi transfer keuangan daerah saat ini sudah terpenuhi,” ujarnya. Ia menilai, jika APBN mengambil alih pendanaan gaji, daerah bisa mengalihkan dana ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan.

“PPPK dan P3K adalah kebijakan yang seharusnya bisa memberi manfaat besar bagi daerah, tapi justru menjadi beban tambahan karena anggaran mereka sudah terbatas. Dengan pendanaan dari pusat, daerah bisa lebih fokus pada pembangunan jangka panjang,” terang Dede.

Dede juga mengingatkan bahwa ada perubahan dalam pelaksanaan kebijakan PPPK. Sejak awal, pemerintah pusat menjanjikan pendanaan dari APBN, namun kenyataannya, daerah akhirnya menanggung biaya tersebut. “Kita membuka formasi ini dengan harapan gaji pegawai bisa ditanggung oleh pusat, tapi dalam pelaksanaannya, daerah justru yang kewalahan,” tambahnya. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara janji dan kenyataan, terutama bagi wilayah dengan pendapatan daerah yang rendah.

“Di masa awal, kita memang menekankan bahwa gaji PPPK dan P3K seharusnya dibiayai oleh APBN, tetapi dalam prosesnya, daerah yang justru menjadi pelaksana akhirnya terbebani. Ini perlu diperbaiki agar kebijakan tidak hanya menyelesaikan masalah sekarang tetapi juga memastikan keberlanjutan di masa depan,” imbuh Dede.

Impak dan Langkah Selanjutnya

Usulan Dede Yusuf diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RAPBN 2027. Ia berharap kebijakan ini bisa menciptakan sistem pendanaan yang lebih adil dan menurunkan tekanan pada daerah, terutama di wilayah dengan kemampuan keuangan yang terbatas. “Dengan adanya transfer keuangan yang lebih besar, daerah tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pegawai tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Dede juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah ini. Ia berpendapat bahwa kebijakan harus dibuat secara bersama untuk memastikan keberlanjutan dan kesetaraan. “PPPK dan P3K seharusnya menjadi kebijakan yang memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, bukan justru menjadi sumber konflik,” tegasnya. Dengan pendanaan dari APBN, daerah bisa fokus pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ini juga diharapkan bisa memberikan contoh terbaik dalam pengelolaan anggaran. Dede Yusuf menekankan bahwa pendanaan gaji lewat APBN tidak hanya meringankan daerah tapi juga meningkatkan kualitas kinerja pegawai. “Para guru dan tenaga kependidikan akan lebih bersemangat jika gajinya bisa dijamin oleh pusat, karena mereka tidak lagi khawatir tentang pemotongan anggaran daerah,” ujarnya. Ia menilai, ini adalah langkah penting untuk memastikan kebijakan PPPK benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.