Dorong Reformasi Polri, Kortastipidkor dan Korlantas Diusulkan Naik Jadi Badan
Usulan Penguatan Unit Polri Mengemuka dalam Agenda Reformasi
Lenterafakta.com – Penguatan struktur kelembagaan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menjadi sorotan dalam pembahasan reformasi Polri. Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, mengusulkan agar Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortastipidkor ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pemberantasan Korupsi Polri.
Gagasan itu disampaikan Sandri dalam keterangannya pada Sabtu, 19 September 2026. Ia memandang perubahan status kelembagaan dapat memberi ruang kerja yang lebih kuat bagi unit penanganan tindak pidana korupsi di internal Polri.
“Ada beberapa hal yang harus direformasi, misalnya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menjadi Badan Pemberantasan Korupsi Polri agar unit ini bisa bekerja maksimal dalam penanganan korupsi,” kata Sandri.
Bagi Sandri, pembentukan badan bukan sekadar perubahan nama atau struktur administratif. Langkah tersebut dipandang penting agar penanganan perkara korupsi dapat dijalankan dengan jangkauan tugas serta kewenangan yang lebih optimal. Penguatan kelembagaan juga dinilai perlu mengikuti kebutuhan organisasi yang terus berkembang.
Korlantas Diusulkan Memiliki Cakupan Lebih Luas
Selain Kortastipidkor, Sandri turut mengusulkan perubahan bagi Korps Lalu Lintas. Korlantas dinilai dapat ditingkatkan menjadi Badan Lalu Lintas Polri, sehingga orientasi kerjanya tidak hanya terbatas pada persoalan transportasi jalan raya.
Dalam pandangannya, kebutuhan pengelolaan lalu lintas memiliki dimensi yang lebih luas, termasuk lalu lintas udara dan laut. Karena itu, struktur yang lebih besar dianggap dapat mendukung cakupan kerja yang lebih menyeluruh.
“Selain itu Korps Lalu Lintas (Korlantas) diubah menjadi Badan Lalu Lintas Polri sehingga fokus kinerjanya bukan hanya pada lalu lintas darat, namun juga udara hingga laut,” imbuhnya.
Usulan tersebut menempatkan reformasi Polri sebagai proses yang tidak berhenti pada evaluasi kinerja, melainkan juga menyentuh desain organisasi. Pembagian fungsi yang jelas, dukungan kepemimpinan, serta ruang koordinasi antarsatuan menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat institusi.
Pembenahan Organisasi dan Kepercayaan Publik
Sandri menilai Polri telah menunjukkan perkembangan dalam proses pembaruan institusi. Sejumlah penghargaan yang diterima Polri disebut sebagai salah satu penanda adanya kemajuan. Ia juga melihat peningkatan indeks kepercayaan publik sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam perjalanan reformasi tersebut.
Meski demikian, capaian itu tidak dipandang cukup apabila tidak dibarengi penataan organisasi. Penguatan struktur diperlukan agar reformasi dapat berlangsung lebih utuh dan menjawab kebutuhan satuan kerja secara nyata.
Perhatian Sandri juga diarahkan kepada Sekolah Polisi Wanita atau Sepolwan serta Sekolah Bahasa atau Sebasa. Kedua lembaga itu disebut mempunyai peran besar dan strategis, sehingga kepemimpinannya dinilai layak ditangani perwira tinggi dengan pangkat Brigadir Jenderal atau jenderal bintang satu.
Penguatan kepemimpinan pada lembaga pendidikan dan pengembangan kemampuan personel dapat menjadi bagian dari penataan jangka panjang. Sepolwan berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia kepolisian perempuan, sementara Sebasa berhubungan dengan kebutuhan kemampuan bahasa yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan komunikasi kelembagaan.
Reformasi Birokrasi untuk Kejelasan Wewenang
Fungsionaris Kornas Presidium Pemuda Timur, Thoriq Kapailu, menyampaikan bahwa penghargaan Kompolnas Awards 2026 yang diterima Polri perlu berjalan seiring dengan pembenahan internal organisasi.
“Polri wajib mendapat penghargaan tersebut namun di sisi lain harus ada pembenahan organisasi dan kebutuhan satuan kerja,” ucap Thoriq.
Ia menekankan arti reformasi birokrasi dalam memastikan pembagian kewenangan di lingkungan Polri berlangsung jelas. Kejelasan tugas antarsatuan kerja penting untuk mengurangi potensi tumpang tindih fungsi dan menjaga efektivitas pelaksanaan tugas.
Penataan birokrasi juga dinilai dapat menciptakan ruang regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat. Dalam organisasi besar, jalur pengembangan karier, pembagian tanggung jawab, serta tata kelola kewenangan saling berkaitan dengan kemampuan institusi untuk merespons perubahan kebutuhan masyarakat.
Usulan menaikkan status Kortastipidkor dan Korlantas menjadi badan memperlihatkan dorongan agar reformasi Polri mencakup aspek kelembagaan, bukan hanya penilaian atas hasil kerja. Pembahasan mengenai bentuk organisasi, cakupan tugas, dan kepemimpinan satuan kerja menjadi relevan ketika tuntutan pelayanan publik serta kompleksitas tugas kepolisian terus berkembang.
Pada akhirnya, penguatan struktur akan memerlukan kejelasan tujuan dan pembagian peran yang dapat dipahami di setiap tingkatan organisasi. Dengan demikian, pembenahan tidak hanya berorientasi pada perubahan nomenklatur, tetapi juga pada efektivitas kerja, akuntabilitas, dan kesinambungan reformasi Polri.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Dorong Reformasi Polri Kortastipidkor dan Korlantas?Dorong Reformasi Polri Kortastipidkor dan Korlantas is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Dorong Reformasi Polri Kortastipidkor dan Korlantas matter?Dorong Reformasi Polri Kortastipidkor dan Korlantas matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.