Koalisi Sipil Desak MA-KY Periksa Putusan Banding Prajurit TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus

Desakan Tegas ke MA dan KY: Putusan Banding Kasus Air Keras Andrie Yunus Harus Dibongkar Ulang

Lenterafakta.com – Sebuah putusan banding yang memangkas hukuman penjara dan membatalkan pemecatan dua prajurit TNI pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus kini memicu gelombang kritik keras dari dunia sipil. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang menghimpun sejumlah organisasi pemantau keamanan dan HAM, secara terbuka menolak hasil pengadilan tingkat kedua tersebut dan menuntut agar Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian proses peradilan hingga pertimbangan hukum yang mendasari putusan itu.

Desakan itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 5 September 2026. Koalisi menegaskan bahwa pemeriksaan tidak boleh bersifat formalitas belaka; ia harus dijalankan secara serius, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Fokus utama yang diminta untuk digali ulang mencakup alasan hukum di balik pengurangan pidana serta dasar pembatalan sanksi pemecatan terhadap kedua prajurit yang terlibat langsung dalam serangan tersebut.

"Mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa proses serta mutu pertimbangan putusan banding secara serius, terbuka, dan akuntabel, terutama dasar pengurangan pidana dan pembatalan pemecatan," ujar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Putusan yang Menyangkut Kepercayaan Publik

Koalisi menolak memperlakukan perkara ini sebagai kasus pidana biasa. Dalam pandangannya, keputusan pengadilan banding yang meringankan hukuman pelaku penyiraman bahan kimia terhadap seorang pembela HAM menyentuh inti kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Lebih dari itu, putusan semacam itu mengirim sinyal berbahaya kepada setiap warga negara yang memilih mengawasi jalannya kekuasaan: bahwa keberanian sipil untuk menuntut akuntabilitas bisa berujung pada penderitaan fisik tanpa konsekuensi hukum yang sepadan bagi pelakunya.

"Menolak putusan banding yang memangkas pidana penjara dan membatalkan pemecatan kedua pelaku. Putusan tersebut tidak sebanding dengan beratnya serangan, penderitaan korban, serta kebutuhan mendesak akan efek jera dan jaminan ketidakberulangan," kata Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Andrie Yunus, yang dikenal luas sebagai aktivis di KontraS (Komite untuk Pendampingan dan Advokasi), mengalami luka berat akibat penyiraman air keras. Dampaknya tidak berhenti pada kerusakan fisik; ia juga membatasi ruang gerak dan kualitas hidup korban secara permanen, sekaligus menebar rasa takut di kalangan pegiat HAM lainnya. Bagi Koalisi, proporsionalitas hukuman dalam perkara semacam ini bukan sekadar soal angka tahun penjara, melainkan soal apakah negara mampu menjamin bahwa kejahatan serius terhadap warga sipil tidak akan terulang.

Dimensi Pertanggungjawaban yang Lebih Luas

Di luar persoalan pidana individual, Koalisi menyoroti dimensi struktural yang tersembunyi di balik kasus ini. Mereka menilai bahwa serangan terhadap Andrie Yunus bukan penganiayaan spontan atau biasa, melainkan tindakan terencana yang menargetkan seorang pembela HAM secara spesifik. Pertanyaan yang harus dijawab negara, menurut Koalisi, jauh melampaui siapa yang memegang botol berisi bahan kimia di lapangan.

"Serangan air keras terhadap Andrie Yunus bukan penganiayaan biasa. Ini adalah serangan terencana terhadap seorang pembela HAM, yang menimbulkan luka berat, membatasi kehidupan korban, dan menebar ketakutan kepada siapa pun yang berani mengawasi kekuasaan," kata Koalisi Masyarakat Sipil.

Koalisi mendorong agar negara membuka secara penuh rantai komando di balik serangan tersebut. Hal yang diminta untuk diungkap meliputi motif di balik tindakan, tahap perencanaan, alokasi sumber daya yang digunakan, serta kemungkinan keterlibatan atau sepengetahuan atasan militer. Tanpa pengungkapan yang menyeluruh, kata Koalisi, kebenaran publik akan tetap terpotong dan akuntabilitas hanya akan menyentuh personel di lapisan paling bawah struktur komando.

"Negara wajib mengungkap rantai perintah, motif, perencanaan, penggunaan sumber daya, dan kemungkinan tanggung jawab atasan. Tanpa pengungkapan menyeluruh, kebenaran akan tetap terpotong dan akuntabilitas hanya menyentuh mereka yang berada di lapisan paling bawah," ujar Koalisi.

Tuntutan Revisi UU Peradilan Militer

Di samping desakan pemeriksaan putusan, Koalisi juga menyuarakan agenda legislasi yang telah lama menjadi sorotan kalangan reformis. Mereka mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Inti usulan tersebut adalah pembatasan yurisdiksi pengadilan militer secara ketat pada tindak pidana militer murni, sementara tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI—khususnya yang korbannya warga sipil—harus diperiksa dan diadili melalui jalur peradilan umum.

Pendekatan ini sejalan dengan arah reformasi yang telah digariskan sejak era transisi 1998, ketika konsensus nasional menegaskan bahwa prajurit TNI semestinya hanya diadili di pengadilan militer untuk pelanggaran pidana militer, bukan untuk kejahatan umum seperti penganiayaan berat terhadap warga sipil. Selama kerangka hukum lama masih berlaku, terdapat ruang bagi penanganan perkara yang tidak proporsional, termasuk potensi pengurangan hukuman yang sulit dipertanggungjawabkan secara publik.

"Reformasi 1998 telah memberi arah yang jelas: prajurit TNI semestinya diadili di peradilan militer hanya untuk pelanggaran pidana militer, sedangkan tindak pidana umum harus diperiksa di peradilan umum," pungkas Koalisi Masyarakat Sipil.

Bagi masyarakat sipil, keberlangsungan pengawasan terhadap kekuasaan bergantung pada jaminan bahwa setiap warga negara dapat mengkritik dan menuntut akuntabilitas tanpa takut menjadi sasaran kekerasan fisik. Putusan banding dalam kasus Andrie Yunus, jika dibiarkan tanpa koreksi, berpotensi mengikis jaminan tersebut secara sistemik. Tekanan publik yang terorganisir, termasuk desakan agar MA dan KY membuka kembali berkas perkara, menjadi mekanisme terakhir yang tersedia bagi korban dan masyarakat untuk memastikan bahwa keadilan tidak berhenti di tingkat pengadilan banding.

Related Reading

• Latest articles and updates: Koalisi Sipil Desak MA KY Periksa

Frequently Asked Questions

What is Koalisi Sipil Desak MA KY Periksa?

Koalisi Sipil Desak MA KY Periksa is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Koalisi Sipil Desak MA KY Periksa matter?

Koalisi Sipil Desak MA KY Periksa matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.