Sekjen PBB Sentil Anggota Tetap Dewan Keamanan yang Suka Memicu Perang
Guterres Soroti Peran Anggota Tetap Dewan Keamanan dalam Konflik Dunia
Lenterafakta.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menghadapi persoalan serius ketika negara-negara yang memiliki posisi paling kuat di dalamnya justru terlibat dalam atau memicu konflik bersenjata. Kritik tersebut disampaikan di tengah tuntutan pembaruan tata kelola global agar lebih sesuai dengan kondisi politik dan ekonomi dunia saat ini.
Dalam Foreign Policy Circle Talks bertema Eight Decades of the United Nations: What's Next? yang digelar Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026, Guterres menyampaikan keprihatinannya terhadap tindakan sejumlah anggota tetap Dewan Keamanan. Ia menilai pengabaian terhadap hukum internasional dapat melemahkan kemampuan PBB menjaga perdamaian dan stabilitas global.
“Hari ini, sayangnya, terkadang kita menyaksikan anggota tetap Dewan Keamanan (DK) justru memulai perang sendiri dengan mengabaikan hukum internasional,”
Pernyataan itu menyoroti dilema besar dalam sistem keamanan internasional. Dewan Keamanan dibentuk untuk memegang tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, ketika negara dengan pengaruh terbesar dalam badan tersebut mengambil langkah unilateral atau terlibat langsung dalam konflik, ruang gerak PBB untuk mendorong penyelesaian menjadi jauh lebih terbatas.
Komposisi Dewan Keamanan Dinilai Tidak Lagi Mewakili Dunia
Guterres juga mengangkat persoalan representasi dalam susunan Dewan Keamanan PBB. Saat ini, lima kursi anggota tetap ditempati oleh tiga negara Eropa, satu negara di Amerika Utara, serta satu negara Asia. Susunan tersebut lahir dari konfigurasi kekuatan setelah Perang Dunia II, ketika lembaga internasional modern mulai dibangun untuk mencegah konflik besar terulang kembali.
Delapan dekade kemudian, peta dunia telah berubah. Banyak negara berkembang memiliki kekuatan ekonomi yang semakin besar, populasi yang luas, serta peran politik yang lebih penting dalam urusan regional dan internasional. Kawasan Global South pun terus menuntut keterwakilan yang lebih adil dalam proses pengambilan keputusan global.
“Apakah ini relevan dengan dunia saat ini? Apakah ini merupakan badan yang representatif mewakili realitas dunia saat ini? Jelas tidak,”
Bagi Guterres, perubahan tersebut bukan semata persoalan pembagian kursi. Reformasi Dewan Keamanan berkaitan langsung dengan legitimasi lembaga itu sendiri. Keputusan yang menyangkut perang, perdamaian, sanksi, bantuan kemanusiaan, dan perlindungan warga sipil akan lebih mudah diterima apabila prosesnya mencerminkan suara masyarakat internasional yang lebih luas.
Struktur Dewan Keamanan saat ini juga memberi anggota tetap kewenangan veto. Hak tersebut memungkinkan satu negara menggagalkan resolusi walaupun memperoleh dukungan dari banyak anggota lain. Dalam praktiknya, veto sering menjadi titik perdebatan karena dapat membuat upaya diplomasi internasional terhenti ketika konflik membutuhkan respons cepat.
Peran Negara Berkembang dan Indonesia
Dalam pidatonya, Guterres memberikan apresiasi kepada Indonesia atas konsistensinya dalam mendorong pembaruan tata kelola global dan multilateralisme yang lebih terbuka. Indonesia dipandang memiliki suara penting dalam pembicaraan mengenai sistem internasional yang tidak hanya ditentukan oleh kelompok negara tertentu.
Multilateralisme berarti penyelesaian persoalan lintas negara dilakukan melalui kerja sama banyak pihak, bukan lewat keputusan sepihak. Pendekatan ini menjadi penting karena tantangan dunia saat ini tidak berhenti pada konflik bersenjata. Krisis pangan, perubahan iklim, pengungsian, ketimpangan ekonomi, ancaman kesehatan, serta keamanan digital juga membutuhkan kesepakatan antarnegara.
Negara berkembang memiliki kepentingan besar agar hukum internasional diterapkan secara konsisten. Aturan global akan kehilangan wibawa apabila hanya berlaku bagi sebagian pihak, sementara negara yang memiliki kekuatan politik atau militer lebih besar dapat mengabaikannya tanpa konsekuensi yang setara. Karena itu, dorongan untuk memperkuat kepatuhan terhadap hukum internasional menjadi bagian penting dari agenda reformasi global.
Acara di Jakarta tersebut turut dihadiri Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir. Kehadiran forum seperti ini memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai masa depan PBB tidak hanya berlangsung di markas besar organisasi itu, tetapi juga menjadi perhatian negara-negara yang ingin memastikan sistem internasional mampu menjawab perubahan zaman.
Tantangan bagi PBB di Masa Mendatang
PBB dibentuk dengan harapan mencegah perang melalui dialog, diplomasi, dan aturan bersama. Meski demikian, organisasi ini bergantung pada kemauan negara-negara anggotanya untuk mematuhi piagam serta hukum internasional. Ketika kepentingan politik negara besar berbenturan, proses pengambilan keputusan dapat berjalan lambat atau bahkan mengalami kebuntuan.
Kritik Guterres menempatkan masalah tersebut secara terbuka: lembaga perdamaian global tidak dapat bekerja optimal apabila pihak yang diberi tanggung jawab khusus untuk menjaga keamanan dunia justru melanggar prinsip-prinsip yang hendak ditegakkan. Situasi itu memperkuat alasan perlunya reformasi agar Dewan Keamanan lebih representatif, lebih kredibel, dan lebih mampu merespons konflik secara adil.
Perubahan struktur PBB tentu bukan proses sederhana. Reformasi memerlukan kesepakatan luas dari negara anggota, termasuk pihak-pihak yang saat ini menikmati pengaruh terbesar. Namun, perdebatan mengenai representasi, veto, dan penghormatan terhadap hukum internasional akan terus menjadi bagian penting dalam pembicaraan mengenai arah organisasi tersebut setelah delapan dekade berdiri.
Bagi negara-negara di Global South, agenda itu bukan sekadar soal posisi dalam forum diplomatik. Ini menyangkut peluang untuk ikut menentukan keputusan dunia yang berdampak langsung pada keamanan, pembangunan, dan masa depan masyarakat di berbagai kawasan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Sekjen PBB Sentil Anggota Tetap Dewan?Sekjen PBB Sentil Anggota Tetap Dewan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Sekjen PBB Sentil Anggota Tetap Dewan matter?Sekjen PBB Sentil Anggota Tetap Dewan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.