Masuk Desil 9 atau 10 tapi Merasa Pas-pasan? Ini Penjelasan Ekonom UGM
Kenapa Masuk Desil 9 atau 10 tapi Hidup Tetap Pas-Pasan?
Lenterafakta.com – Bagi banyak warga, posisi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kerap terasa tidak sejalan dengan realitas ekonomi yang mereka alami sehari-hari. Seseorang bisa tercatat pada desil 9 atau 10, namun secara subjektif merasa kondisi keuangannya masih terbatas. Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menegaskan bahwa kedua penilaian tersebut tidak saling meniadakan.
“Seorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar,” ujar Wisnu, dikutip dari laman UGM, Kamis (20/8/2026).
Apa Sebenarnya yang Diukur oleh Desil?
Menurut Wisnu, masyarakat cenderung menilai kesejahteraan melalui lensa pendapatan, belanja harian, dan kemampuan mencukupi kebutuhan pokok. Pemerintah, sebaliknya, menempatkan rumah tangga pada skala desil dengan mempertimbangkan spektrum indikator yang jauh lebih luas: kepemilikan aset, kondisi dan status rumah, kendaraan bermotor, serta berbagai karakteristik demografis lainnya. Karena kerangka ukurnya berbeda, wajar jika hasil pemeringkatan nasional tidak selalu cocok dengan persepsi individu.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menjelaskan bahwa desil pada hakikatnya adalah pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi. Dalam DTSEN, populasi dibagi menjadi sepuluh kelompok.
“Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi,” kata Ari kepada Kompas.com, Sabtu (15/8/2026).
Posisi Relatif, Bukan Ukuran Kekayaan Absolut
Wisnu menekankan bahwa desil harus dibaca sebagai koordinat relatif dalam distribusi kesejahteraan nasional, bukan sebagai label kekayaan mutlak. Ketika peringkat dihitung di tingkat nasional, ambang untuk menembus kelompok 10 persen teratas belum tentu selaras dengan ekspektasi masyarakat tentang apa artinya "kaya".
Metode Proxy Means Test (PMT) yang menjadi dasar estimasi kesejahteraan juga mengandung potensi kesalahan inheren karena pada dasarnya merupakan instrumen prediksi. Akurasi hasil dapat menurun apabila data rumah tangga tidak diperbarui — misalnya setelah perubahan jumlah anggota keluarga yang mengubah rasio kesejahteraan per kapita.
Risiko Kebijakan: Exclusion Error dan Cliff Effect
Pemanfaatan desil sebagai dasar pemberian atau pencabutan subsidi membawa dua bahaya struktural. Pertama, exclusion error: rumah tangga yang sesungguhnya masih membutuhkan bantuan justru terlempar keluar dari kelompok penerima. Kedua, cliff effect: dua keluarga dengan kondisi ekonomi nyaris identik memperoleh perlakuan kebijakan yang sangat berbeda semata-mata karena berada di sisi berlawanan batas desil.
“Dua rumah tangga yang kondisi ekonominya hampir sama persis bisa mendapatkan perlakuan kebijakan yang very berbeda karena yang satu di ujung desil 8, yang satunya lagi di awal mula desil 9,” ujarnya.
Rekomendasi: Transparansi, Sanggah, dan Granularitas
Wisnu menilai pemerintah perlu membuka variabel-variabel pembentuk desil serta menjelaskan alasan setiap indikator dipilih. Mekanisme sanggah yang mudah diakses juga menjadi prasyarat agar warga dapat mengajukan aduan, memperbarui data, dan memperoleh kepastian atas hasil pendataan.
“Masyarakat bisa melakukan respons, aduan, sehingga masyarakat bisa percaya dan kemudian puas dengan hasil yang didapatkan,” katanya.
Ia menyarankan agar pemeringkatan diperhalus, misalnya melalui penggunaan persentil atau zona transisi di sekitar batas kelompok kesejahteraan. Desil 9 dan 10 tidak boleh diperlakukan sebagai segmen homogen; perbedaan pendapatan, jumlah tanggungan, cicilan properti, biaya pendidikan, dan pengeluaran kesehatan dapat sangat lebar di dalam satu desil.
Wisnu juga mengingatkan bahwa data kesejahteraan tidak cukup hanya merekam kepemilikan aset, karena beban kewajiban rumah tangga turut menentukan kapasitas ekonomi riil. Kombinasi data desil dengan informasi perpajakan, karakteristik kendaraan, konsumsi listrik, serta jumlah tanggungan aktual dapat membuat penargetan kebijakan lebih mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
“Data desil sebaiknya tidak berjalan sendirian. Jadi dia alat penyaring awal, screening tools, bukan semacam vonis tunggal bahwa ini adalah hitam dan putih,” kata Wisnu.
Ia menutup dengan catatan bahwa kebijakan subsidi sebaiknya dijalankan secara bertahap, dilengkapi periode transisi dan mekanisme pembaruan data, sehingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat tertangkap secara dinamis tanpa menimbulkan kekosongan perlindungan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Masuk Desil 9 atau 10 tapi?Masuk Desil 9 atau 10 tapi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Masuk Desil 9 atau 10 tapi matter?Masuk Desil 9 atau 10 tapi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.