Special Plan: Profil Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG

Special Plan: Profil Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG

Special Plan – Dalam rangka meningkatkan transparansi dan efisiensi, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan lebih banyak detail mengenai kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kerangka Special Plan. Salah satu tersangka baru dalam penyelidikan ini adalah Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan, yang kini menjadi sorotan karena dugaan keterlibatannya dalam pengaturan harga jual food tray kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penetapan tersangka terhadap Iwan dilakukan beberapa hari lalu, menurut Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi.

Sejarah Karier dan Jabatan

Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan, lahir pada 20 Januari 1972, kini berusia 54 tahun. Ia lebih dikenal dengan nama panggilan Mamiq Iwan. Sebelum menjabat di Badan Gizi Nasional (BGN), Iwan pernah menempati berbagai jabatan penting di berbagai satuan polisi, seperti Polda Metro Jaya, Baharkam Polri, Polda Sumatera Barat, dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), tempat ia dilahirkan. Dalam karier di Polda NTB, Iwan menjabat sebagai Auditor Madya TK III di Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) serta Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Humas.

Di tingkat Mabes Polri, Iwan menempati posisi strategis seperti Perwira Menengah Baharkam Polri, Anjak Muda Rorenmin Baharkam Polri, Kasubbag Renops Wil Ro Binops SOPS Polri, dan Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri. Pengalaman tersebut mencerminkan perannya dalam struktur pemerintahan dan kebijakan nasional, termasuk dalam Special Plan yang bertujuan mengoptimalkan distribusi bantuan pangan.

Peran dalam Kasus Korupsi MBG

Dalam penyelidikan korupsi MBG, Iwan diduga berperan dalam meminta dua saksi berinisial YCS dan RD mendirikan perusahaan pada 2025. Perusahaan tersebut disinyalir menjadi alat untuk menjual food tray ke calon mitra SPPG dengan harga yang telah ditentukan oleh Iwan sendiri. “Special Plan mengharuskan kita melacak seluruh transaksi yang terkait dengan distribusi bantuan, termasuk penyalahgunaan mekanisme pemberian harga jual,” terang Syarief, dikutip dari Kompas.com, Kamis (2/7/2026).

Iwan juga diduga memperoleh fee dari transaksi tersebut. “Special Plan menargetkan pemberantasan korupsi di seluruh rantai program MBG, termasuk bagian dari pengelolaan keuangan yang tidak transparan,” tambah Syarief. Penyidikan ini menunjukkan bahwa MBG, yang semula dicanangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa terganggu oleh tindakan korupsi yang dilakukan perwira tinggi Polri.

Konteks dan Dampak Kasus

Kasus korupsi MBG yang terungkap dalam Special Plan menyoroti pentingnya pengawasan internal dan eksternal dalam program pemerintah. MBG, yang diluncurkan sebagai inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin, dinilai menjadi korban dari skema penjualan yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Iwan, yang dalam jabatan di BGN, diduga memanfaatkan posisinya untuk memastikan perusahaan tertentu mendapatkan keuntungan besar.

Transaksi yang mencurigakan tersebut terjadi sebelum MBG mulai diimplementasikan secara masal. “Special Plan membantu kami mengungkap bagaimana kontraktor diberi keistimewaan melalui proses yang tidak adil,” kata Syarief. Penyelidikan ini menunjukkan bahwa meskipun program MBG dirancang untuk memberdayakan masyarakat, kerugian finansial bisa terjadi jika tidak ada mekanisme pemeriksaan yang ketat.

Penyelidikan Lanjutan dan Keterlibatan Lain

Penetapan Iwan sebagai tersangka menunjukkan bahwa Special Plan tidak hanya fokus pada tindakan langsung, tetapi juga menggali indikasi kegiatan korupsi yang lebih luas. Kementerian Pangan dan Badan Pengawasan Keuangan Negara (BPKN) turut terlibat dalam penyelidikan ini, mencari bukti bahwa penyalahgunaan dana terjadi di level pemerintah pusat. Beberapa dokumen ditemukan menunjukkan bahwa harga jual food tray diatur dengan angka yang jauh lebih tinggi dari biaya produksi.

Iwan diduga juga berperan dalam menyetujui pembelian bahan baku oleh perusahaan tertentu. “Special Plan mengidentifikasi beberapa titik kelemahan dalam pengelolaan dana MBG, salah satunya terkait dengan pengambilan keputusan tanpa transparansi,” jelas Syarief. Dengan adanya Iwan sebagai tersangka, kasus ini kini menjadi salah satu yang paling penting dalam rangkaian penyelidikan Special Plan.

Tantangan dan Prospek

Kasus ini memperlihatkan bagaimana korupsi bisa merusak program sosial yang dicanangkan dalam Special Plan. Beberapa ahli menyatakan bahwa MBG, yang menargetkan 10 juta keluarga penerima manfaat, bisa berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. “Kami mengharapkan Special Plan menjadi model baru untuk memastikan transparansi dalam semua program pemerintah,” kata seorang pakar tata kelola keuangan.

Kecurangan dalam penjualan food tray dianggap merugikan negara dalam jumlah besar. “Special Plan adalah langkah awal untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi selama program MBG berlangsung,” tambah Syarief. Dengan adanya tersangka baru seperti Iwan, penyidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh jaringan korupsi yang terlibat.