Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Kembali Difokuskan pada Peningkatan Mutu SDM

Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Fokus Anggaran Pendidikan pada Mutu SDM

Lenterafakta.com – Wakil Ketua Komisi X DPR Minta pemerintah segera mengimplementasikan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi pendidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 telah memberikan arahan jelas bahwa pembiayaan MBG tidak lagi dipikul oleh anggaran pendidikan. Dengan keputusan ini, pemerintah perlu memisahkan dana MBG dari alokasi wajib sebesar 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyambut positif putusan MK tersebut. Ia mendesak eksekutif untuk segera melaksanakan pemisahan anggaran ini secara bertahap. MK memberikan tenggat waktu transisi hingga APBN Tahun Anggaran 2028. Namun, politisi ini berharap langkah konkret dapat dimulai sejak penyusunan APBN 2027 agar tidak terjadi penundaan yang berlarut-larut.

“Jika MK sudah memutuskan demikian, maka tentulah kita harus menindaklanjuti sesuai keputusan tersebut,” ujar Esti dalam pernyataannya yang dikutip dari laman DPR RI pada Senin, 3 Agustus 2026.

Membuka Ruang Fiskal untuk Peningkatan Mutu Pendidikan

Menurut Esti, percepatan pelaksanaan putusan MK akan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi sektor pendidikan. Pemerintah nantinya dapat mengalokasikan dana pendidikan secara lebih optimal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Fokus utama harus tertuju pada peningkatan kompetensi guru, dosen, tenaga kependidikan, serta peserta didik dan mahasiswa di seluruh Indonesia.

Selain itu, anggaran pendidikan perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana prasarana sekolah yang masih banyak mengalami kerusakan. Tantangan digitalisasi pembelajaran dan perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) juga harus direspons melalui penguatan infrastruktur teknologi. Hal ini penting agar pendidikan Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam era transformasi digital.

“Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM,” tambahnya.

Pemerataan Layanan di Wilayah 3T dan Daerah Bencana

Esti menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan terdampak bencana alam. Kondisi banyak sekolah di daerah-daerah tersebut masih memprihatinkan. Bangunan yang rusak, fasilitas terbatas, dan akses transportasi yang sulit menjadi hambatan serius bagi proses belajar mengajar.

Politisi ini menyoroti tragedi robohnya gedung sekolah yang hingga kini masih menyisakan korban jiwa di kalangan anak-anak. Perbaikan infrastruktur harus berjalan paralel dengan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah juga didorong merealisasikan program pendidikan gratis untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai putusan MK sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program pendidikan, dapat dibaca di Kompas.com.

Kekurangan Guru dan Program Sekolah Rakyat

Persoalan kelangkaan tenaga pendidik di berbagai daerah juga perlu penanganan serius. Hasil kunjungan kerja Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Komisi X DPR ke Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap kekurangan sekitar 1.600 guru di provinsi tersebut. Angka ini menunjukkan betapa besarnya tantangan dalam memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia.

“Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya kondisi di daerah lain, terutama di daerah 3T,” kata Esti.

Menurutnya, formasi guru harus dibuka berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar kemampuan anggaran atau perhitungan administratif semata. Esti juga meminta pemerintah mengembalikan anggaran Perpustakaan Nasional yang sempat menurun, guna mendistribusikan buku ke wilayah 3T. Program Sekolah Rakyat yang sedang digulirkan perlu kajian matang agar tidak menimbulkan masalah baru. Peminjaman guru dari sekolah reguler yang juga mengalami kekurangan tenaga pendidik harus dihindari.

Momentum Investasi Pendidikan Nasional

Esti berharap pemisahan anggaran MBG menjadi momentum strategis untuk memperkuat investasi negara di sektor pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai semakin mendesak di tengah transformasi digital, perkembangan AI, ekonomi hijau, dan persaingan global yang semakin ketat. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun bangsa yang kompetitif di kancah internasional.

“Tentunya membangun kualitas SDM unggul harus dimulai dari pendidikan anak-anak karena pendidikan menjadi modal dasar pembangunan nasional,” pungkasnya.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Anggaran Pendidikan

Apa itu alokasi 20 persen anggaran pendidikan? Alokasi 20 persen adalah kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengapa MBG perlu dipisahkan dari anggaran pendidikan? Pemisahan ini diperlukan agar dana pendidikan dapat difokuskan pada peningkatan mutu SDM, bukan terbagi untuk program makan bergizi gratis yang memiliki mekanisme pendanaan tersendiri.

Berapa tenggat waktu implementasi pemisahan anggaran MBG? MK memberikan tenggat waktu transisi hingga APBN Tahun Anggaran 2028, namun pemerintah diharapkan mulai menerapkan sejak APBN 2027.

Apa dampak kekurangan guru terhadap pendidikan di daerah 3T? Kekurangan guru menyebabkan rasio guru-siswa tidak ideal, kualitas pembelajaran menurun, dan banyak anak yang tidak mendapat akses pendidikan yang layak.