Rotasi Pejabat DJP Ditunda Setelah Ditemukan Nama yang Tidak Melalui Tahapan Seleksi
Lenterafakta.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta agar rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang berlangsung pada era Purbaya Yudhi Sadewa tidak dilanjutkan sementara waktu. Permintaan penundaan itu muncul setelah terdapat nama pejabat yang tercantum dalam rencana perombakan, tetapi tidak mengikuti tahapan assessment dan talent management.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa rotasi tersebut pada awalnya merupakan usulan dari DJP. Namun, temuan mengenai sejumlah nama yang tidak menjalani proses yang semestinya membuat DJP bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meminta agar kebijakan itu ditunda, bahkan dibatalkan untuk sementara.
“Itu kan usulan kita, rotasi. Cuman memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” kata Bimo di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (16/9/2026).
Menjaga Kepercayaan Pegawai terhadap Proses Karier
Bimo menilai persoalan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan daftar nama dalam rotasi jabatan. Proses assessment, ujian, dan talent management memiliki arti penting bagi pegawai yang telah mengikuti seluruh tahapan pengembangan karier. Apabila ada pejabat yang dianggap melewati mekanisme tersebut, hal itu berpotensi memunculkan persepsi negatif di kalangan pegawai lainnya.
Karena itu, penghentian sementara rotasi dipandang sebagai langkah untuk menjaga konsistensi penerapan sistem manajemen talenta. Bagi aparatur yang telah menjalani seleksi dan evaluasi, kepastian bahwa prosedur berlaku secara setara menjadi bagian penting dari kepercayaan terhadap organisasi.
“Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” tegas Bimo.
Dalam lingkungan birokrasi, rotasi dapat menjadi bagian dari penataan organisasi, pemerataan pengalaman kerja, serta pengisian kebutuhan jabatan. Namun, perubahan posisi pejabat juga perlu sejalan dengan prosedur yang berlaku agar tujuan reformasi birokrasi tidak terganggu oleh pertanyaan mengenai proses pemilihannya.
Pejabat yang Terindikasi Melompati Tahapan Dikembalikan
Sambil menunggu keputusan lanjutan, pejabat yang diduga tidak melewati assessment dan talent management akan dikeluarkan dari daftar perombakan. Mereka kemudian dikembalikan ke jabatan sebelumnya. Langkah ini dilakukan sampai terdapat penetapan lebih lanjut dari Suahasil.
Bimo menyatakan Suahasil memiliki komitmen untuk menjalankan manajemen talenta dan reformasi birokrasi secara baik. Penegasan itu menempatkan proses pengisian jabatan sebagai bagian dari tata kelola yang perlu dijaga, bukan sekadar perpindahan administratif antarsatuan kerja.
“Iya, Pak Suahasil menyatakan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya,” kata Bimo.
Penundaan tersebut berarti perhatian kini tertuju pada peninjauan kembali daftar pejabat yang masuk dalam rotasi. Fokusnya adalah memastikan setiap nama telah melewati mekanisme penilaian dan pengelolaan talenta sebelum perubahan jabatan diterapkan.
Perombakan Sebelumnya Menjangkau Ratusan Pejabat
Rotasi besar terakhir di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan pada Kamis, 10 September 2026, pada masa Purbaya. Perombakan itu melibatkan ratusan pejabat dan sebagian besar terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.
Jabatan yang terdampak mencakup pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada Unit Organisasi Non-Eselon Kementerian Keuangan. Luasnya cakupan perubahan tersebut membuat ketelitian dalam setiap tahapan menjadi semakin penting.
Penataan jabatan dalam skala besar dapat memengaruhi kesinambungan kerja pada unit-unit yang menangani penerimaan negara, pelayanan perpajakan, pengawasan, dan fungsi administrasi lainnya. Karena itu, kejelasan proses menjadi relevan bukan hanya bagi pejabat yang berpindah posisi, melainkan juga bagi pegawai dan organisasi secara keseluruhan.
Kasus ditemukannya nama yang tidak mengikuti tahapan assessment dan talent management menunjukkan bahwa proses administrasi dalam rotasi perlu ditelaah kembali secara cermat. Pembatalan sementara terhadap nama-nama tersebut menjadi upaya untuk memastikan penataan organisasi tetap berpijak pada prosedur, kompetensi, serta prinsip reformasi birokrasi.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Dirjen Pajak Minta Rotasi Pejabat Era Purbaya?
Dirjen Pajak Minta Rotasi Pejabat Era Purbaya is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Dirjen Pajak Minta Rotasi Pejabat Era Purbaya matter?
Dirjen Pajak Minta Rotasi Pejabat Era Purbaya matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.