Diplomasi Indonesia Menguat, Tantangan Bergeser ke Tahap Pelaksanaan
Lenterafakta.com – Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memperlihatkan aktivitas diplomasi yang intens di sejumlah forum dan ibu kota dunia. Arah utamanya tetap berpijak pada politik luar negeri bebas aktif: membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, namun tidak menempatkan Indonesia dalam aliansi militer tertentu.
Pendekatan tersebut membuat Jakarta berupaya menjaga komunikasi dengan kekuatan-kekuatan besar dunia sekaligus memperluas perannya dalam agenda negara berkembang. Tantangan berikutnya bukan hanya membangun pertemuan dan kesepahaman politik, melainkan memastikan hasil diplomasi dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata melalui investasi, perdagangan, perdamaian, dan kerja sama strategis.
Menjaga prinsip bebas aktif
Prabowo menegaskan posisi Indonesia saat menghadiri Forum Ekonomi Timur atau Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, pada September 2026. Indonesia menyatakan keterbukaannya untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara mana pun, selama selaras dengan kepentingan perdamaian dan kedaulatan nasional.
“Posisi kami jelas dan konsisten. Indonesia siap mendukung setiap upaya tulus menuju perdamaian yang adil dan langgeng di mana pun konflik masih berlangsung,” kata Prabowo.
Dalam periode dua tahun itu, Prabowo telah lima kali bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Satu pertemuan berlangsung di China, sementara empat pertemuan lainnya digelar di Rusia. Intensitas kontak tersebut menunjukkan pentingnya Rusia dalam agenda diplomasi Indonesia, tanpa mengubah kebijakan Jakarta untuk tetap menjalin relasi luas dengan mitra lain.
Hubungan Indonesia dengan China juga terus diarahkan pada kerja sama investasi. Pada saat yang sama, pemerintah tetap mengembangkan kerja sama perdagangan dan pertahanan dengan Amerika Serikat. Keseimbangan hubungan ini menjadi bagian penting dari penerapan bebas aktif di tengah persaingan kepentingan global yang semakin kuat.
Prabowo tercatat bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di New York pada 23 September 2025, ketika menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East. Pertemuan bilateral berikutnya berlangsung di Washington DC pada 19 Februari 2026. Pembicaraan saat itu mencakup perdagangan Indonesia-Amerika Serikat dan berlangsung bertepatan dengan pertemuan perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Keanggotaan BRICS dan suara Global South
Salah satu langkah penting Indonesia pada masa pemerintahan ini adalah bergabung secara resmi sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Keanggotaan ini membuka ruang partisipasi Indonesia dalam forum yang menghimpun negara-negara Global South dan memiliki pengaruh ekonomi serta politik yang besar.
Prabowo kemudian menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6 dan 7 Juli 2025. Kehadiran itu menjadi debut Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi BRICS setelah resmi bergabung. Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, mendorong tata kelola global yang lebih adil, dan mengambil peran sebagai jembatan antara kepentingan negara maju serta negara berkembang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Prabowo juga mengangkat persoalan standar ganda dalam hubungan internasional.
“Bapak Presiden juga menegaskan menolak perang dan juga penggunaan standar ganda. Dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil,” beber Airlangga.
Pesan tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang menolak perang dan mendorong sistem multilateral yang lebih seimbang. Namun, peran sebagai penghubung kepentingan berbagai kelompok negara juga menuntut ketelitian, karena setiap kerja sama memiliki konsekuensi ekonomi, politik, dan keamanan yang perlu dijaga secara bersamaan.
Palestina dan komitmen perdamaian
Isu Palestina tetap menjadi salah satu fokus diplomasi Indonesia. Pada September 2025, Prabowo hadir dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di Markas Besar PBB, New York. Rangkaian kunjungan itu juga mencakup partisipasi dalam konferensi tingkat tinggi PBB mengenai Palestina.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan dukungan Indonesia terhadap perdamaian dunia, hukum internasional, Palestina, dan solusi dua negara. Ia menyoroti penderitaan warga Gaza, termasuk anak-anak yang menghadapi trauma, luka fisik, serta ancaman kelaparan di tengah konflik.
“Mereka menghadapi trauma. Mereka menghadapi kerusakan yang tak tergantikan pada tubuh mereka. Mereka sekarat karena kelaparan. Bisakah kita tetap diam? Akankah tak ada jawaban atas jeritan mereka? Akankah kita mengajari mereka bahwa umat manusia mampu menghadapi tantangan ini?” kata Prabowo, Selasa (23/9/2025).
Selain menyuarakan posisi politik, Indonesia juga mengambil langkah terkait upaya stabilisasi. Prabowo menandatangani Piagam Board of Peace pada Januari 2026. Indonesia menyatakan kesiapan untuk berkontribusi hingga sekitar 8.000 personel bagi pasukan stabilisasi internasional, dengan ketentuan pasukan tersebut tidak dilibatkan dalam operasi tempur ofensif.
Keterlibatan seperti ini memperlihatkan bahwa diplomasi tidak semata berupa pernyataan di forum internasional. Jika dilaksanakan, komitmen tersebut membutuhkan kesiapan personel, koordinasi antarlembaga, dan kepastian mandat agar kontribusi Indonesia tetap selaras dengan prinsip perdamaian yang diusung pemerintah.
Perdagangan dan pekerjaan rumah implementasi
Di bidang ekonomi, pemerintah juga menempuh sejumlah perundingan untuk memperluas akses pasar dan kerja sama. Salah satu yang mendekati tahap penandatanganan serta ratifikasi ialah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA.
Saat ini, dokumen perjanjian berbahasa Inggris sedang disiapkan untuk menjalani proses ratifikasi di Parlemen Eropa. Setelah tahapan itu ditempuh, Indonesia akan meneruskan ratifikasi sesuai mekanisme yang berlaku di dalam negeri.
IEU-CEPA menjadi contoh bahwa hasil diplomasi memerlukan proses panjang sebelum berdampak bagi masyarakat dan dunia usaha. Negosiasi dapat menghasilkan kerangka kerja, tetapi ratifikasi, kesiapan aturan, dan pelaksanaan di lapangan menentukan apakah peluang perdagangan tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan.
Karena itu, dua tahun diplomasi aktif pemerintahan Prabowo-Gibran menghadirkan modal politik yang besar bagi Indonesia. Hubungan dengan Rusia, China, Amerika Serikat, negara-negara BRICS, Uni Eropa, serta forum PBB memperluas pilihan kerja sama. Tahap yang semakin penting adalah memastikan setiap komitmen itu berjalan konsisten, terukur, dan memberi hasil yang sejalan dengan kepentingan nasional.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Dua Tahun Prabowo Gibran?
Dua Tahun Prabowo Gibran is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Dua Tahun Prabowo Gibran matter?
Dua Tahun Prabowo Gibran matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.