Partai Nonparlemen Siapkan Pertemuan dengan Dasco untuk Bahas RUU Pemilu
Lenterafakta.com – Sejumlah partai politik yang belum memiliki kursi di DPR berencana bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa, 29 September 2026. Agenda tersebut dipersiapkan untuk menyampaikan pandangan kelompok partai nonparlemen mengenai sejumlah persoalan kepemiluan, terutama ketentuan ambang batas parlemen dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.
Pertemuan itu akan melibatkan pimpinan partai yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR. Koalisi tersebut mencakup Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, serta Partai Berkarya.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Benny Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya telah memperoleh kepastian waktu untuk bertemu Dasco. Keterangan itu disampaikan Benny saat menghadiri peringatan hari lahir GKSR di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 September 2026.
“Nah, hari Selasa kita sudah mendapatkan info, Pak Dasco ya, menyiapkan waktu untuk menerima pimpinan partai politik yang bergabung di GKSR,” kata Benny.
Ambang Batas Parlemen Menjadi Perhatian Utama
Salah satu pokok yang akan dibawa GKSR adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Ketentuan ini menentukan persentase minimal suara nasional yang harus diraih sebuah partai agar dapat memperoleh kursi DPR. Karena itu, pembahasannya memiliki arti penting bagi partai yang berupaya memperluas representasi politik di tingkat nasional.
Benny menyebut partai-partai yang telah berada di parlemen sebelumnya telah melakukan pertukaran gagasan terkait besaran ambang batas. Dalam pembicaraan itu, muncul wacana untuk menetapkan angka 5 persen.
Bagi kelompok nonparlemen, pembahasan threshold tidak hanya berkaitan dengan hitungan elektoral. Isu tersebut juga menyentuh pertanyaan yang lebih luas tentang hubungan antara suara pemilih, persaingan antarpeserta pemilu, dan peluang partai untuk masuk ke parlemen. Karena itulah, GKSR ingin menyampaikan sikapnya secara langsung kepada pimpinan DPR serta partai-partai yang memiliki perwakilan di Senayan.
Pertemuan dengan Dasco dipandang sebagai ruang dialog sebelum pembahasan RUU Pemilu berkembang lebih jauh. DPR memiliki peran sentral dalam proses legislasi, sedangkan ketentuan kepemiluan akan berdampak langsung terhadap kontestasi politik pada pemilu berikutnya.
Naskah Akademik Memuat 30 Isu Kepemiluan
Selain isu ambang batas, GKSR telah menyiapkan naskah akademik yang menghimpun 30 persoalan terkait pemilu. Dokumen tersebut disusun melalui proses diskusi yang berlangsung sekitar satu tahun dengan berbagai pihak.
“Ya, selama pergumulan satu tahun ini, diskusi dengan berbagai pihak, kita sudah melahirkan satu naskah akademik dengan 30 isu kepemiluan,” ungkap Benny.
Naskah yang panjangnya kurang lebih 200 halaman itu direncanakan diserahkan kepada pimpinan DPR dan partai politik di parlemen saat pertemuan berlangsung. Kehadiran dokumen tersebut menunjukkan bahwa GKSR tidak hanya akan membawa pernyataan politik, melainkan juga bahan tertulis untuk menjadi bagian dari pertimbangan pembahasan regulasi pemilu.
Benny menegaskan cakupan naskah itu melampaui persoalan ambang batas parlemen. Namun, ia belum memerinci seluruh isi 30 isu tersebut dan menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada pimpinan GKSR.
Penyusunan naskah akademik menjadi penting dalam proses perumusan undang-undang karena dapat memetakan alasan, masalah, serta gagasan yang hendak didorong oleh pihak-pihak berkepentingan. Dalam konteks RUU Pemilu, masukan dari partai nonparlemen memberi gambaran mengenai sudut pandang peserta politik yang tidak terwakili secara langsung dalam komposisi DPR saat ini.
Dialog Politik Menjelang Pembahasan Regulasi Pemilu
RUU Pemilu akan menjadi salah satu pembahasan yang diperhatikan banyak pihak karena aturan di dalamnya mengatur kerangka kompetisi politik. Ketentuan seperti ambang batas parlemen dapat memengaruhi peluang partai dalam mengubah perolehan suara menjadi kursi legislatif.
GKSR memilih membawa aspirasi melalui dialog dengan pimpinan DPR dan partai di parlemen. Langkah itu membuka kesempatan bagi kelompok partai nonparlemen untuk menjelaskan argumentasi mereka secara langsung, sekaligus menyampaikan dokumen yang telah disusun selama setahun terakhir.
Pertemuan pada 29 September 2026 diharapkan menjadi kesempatan bagi GKSR untuk memaparkan pandangannya mengenai desain pemilu yang sedang dibahas. Posisi mereka terhadap angka ambang batas parlemen dan isu kepemiluan lainnya akan menjadi bagian dari percakapan politik yang mengiringi penyusunan RUU Pemilu.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Parpol parpol Nonparlemen Akan Temui Dasco?
Parpol parpol Nonparlemen Akan Temui Dasco is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Parpol parpol Nonparlemen Akan Temui Dasco matter?
Parpol parpol Nonparlemen Akan Temui Dasco matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.