Prabowo Beri Banpres Rp 240 Miliar untuk Penanganan Karhutla di Kalbar
Lenterafakta.com – Prabowo Beri Banpres Rp 240 Miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Bantuan Presiden tersebut diarahkan untuk memperkuat pengendalian kebakaran sekaligus melindungi masyarakat yang terdampak.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyampaikan bahwa bantuan senilai Rp 240 miliar itu merupakan dukungan Presiden Prabowo Subianto bagi penanganan karhutla di Kalbar.
“Sesuai keterangan Bapak Menteri Kehutanan, Banpres sebesar Rp 240 miliar tersebut merupakan dukungan Presiden untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat,” kata Ristianto, Jumat (23/10/2026).
Penyaluran Bantuan Berlangsung Dua Tahap
Penyaluran Banpres direncanakan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Rp 200 miliar telah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta 10 pemerintah kabupaten dan kota yang berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Pola penyaluran langsung kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar dukungan dapat digunakan di wilayah yang menghadapi dampak karhutla. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki posisi penting karena berhadapan dengan kebutuhan penanganan di lapangan, termasuk pengendalian kebakaran dan perlindungan warga.
Ristianto menegaskan bahwa dana tersebut tidak diterima oleh Kementerian Kehutanan. Bantuan Presiden itu dialokasikan langsung kepada pemerintah daerah yang menjadi penerima penyaluran.
“Dengan demikian, perlu kami luruskan bahwa bantuan tersebut disalurkan langsung kepada pemerintah daerah, bukan kepada Kementerian Kehutanan,” ujar Ristianto.
Fokus pada Pengendalian Kebakaran dan Perlindungan Warga
Prabowo Beri Banpres Rp 240 Miliar sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya bersama menghadapi karhutla di Kalimantan Barat. Penanganan kebakaran tidak hanya menyangkut pemadaman api, tetapi juga kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak yang dirasakan masyarakat.
Asap dan gangguan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari warga. Karena itu, perlindungan masyarakat terdampak menjadi salah satu perhatian dalam penanganan karhutla, bersamaan dengan langkah pengendalian kebakaran di lokasi rawan.
Dukungan anggaran di tingkat daerah dapat membantu memperkuat respons sesuai kebutuhan wilayah. Pemerintah daerah berada paling dekat dengan kondisi lapangan dan diharapkan dapat mengoptimalkan bantuan tersebut untuk mendukung langkah pengendalian yang terarah.
Menurut Ristianto, bantuan dari Presiden memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam menghadapi persoalan karhutla di Kalimantan Barat.
“Dukungan ini memperkuat upaya bersama dalam pengendalian karhutla dan perlindungan masyarakat terdampak,” imbuh Ristianto.
Rp 200 Miliar Sudah Disalurkan
Dari total Banpres Rp 240 miliar, Rp 200 miliar telah masuk pada tahap awal penyaluran. Dana tahap pertama tersebut diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan 10 pemerintah kabupaten/kota terkait.
Sisa dana merupakan bagian dari total bantuan yang direncanakan melalui skema dua tahap. Nilai keseluruhan bantuan tetap Rp 240 miliar untuk mendukung penanganan karhutla di Kalbar.
Penyaluran bertahap memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan dukungan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Penggunaan bantuan diharapkan memperkuat kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Penanganan karhutla memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang terlibat di lapangan. Ketersediaan dana perlu diikuti respons cepat dan pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah terdampak.
Dengan bantuan yang disalurkan langsung kepada pemerintah daerah, kapasitas penanganan di Kalimantan Barat diharapkan semakin kuat. Pemerintah daerah memegang peran utama dalam memastikan dukungan tersebut membantu pengendalian kebakaran dan perlindungan warga.
Prabowo Beri Banpres Rp 240 Miliar menegaskan dukungan pemerintah terhadap penanganan karhutla di Kalbar. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat kerja bersama untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya bagi masyarakat.
FAQ Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat
Berapa nilai Banpres untuk penanganan karhutla di Kalbar?
Total Bantuan Presiden untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat bernilai Rp 240 miliar.
Berapa dana yang telah disalurkan pada tahap pertama?
Sebesar Rp 200 miliar telah disalurkan pada tahap pertama kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan 10 pemerintah kabupaten/kota terkait.
Apakah dana Banpres disalurkan ke Kementerian Kehutanan?
Tidak. Kementerian Kehutanan menegaskan bantuan tersebut disalurkan langsung kepada pemerintah daerah, bukan kepada kementerian.
Apa tujuan bantuan tersebut?
Bantuan ditujukan untuk mendukung pengendalian karhutla dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak di Kalimantan Barat.