Jepang Resmi Bentuk Badan Intelijen Nasional Pertama sejak Perang Dunia II, Ini Alasannya

Jepang Membentuk Badan Intelijen Terpusat Pertama Pasca Perang Dunia II

Lenterafakta.com – Pemerintah Jepang secara resmi telah meluncurkan lembaga intelijen terpadu baru pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026. Inisiatif ini menandai pertama kalinya sejak berakhirnya konflik global pada era Perang Dunia II negara tersebut memiliki struktur intelijen yang terkoordinasi. National Intelligence Bureau (NIB) didirikan untuk menggantikan sistem lama yang dianggap kurang efektif dalam merespons tantangan keamanan kontemporer.

Reformasi di Tengah Ketidakpastian Geopolitik

Perdana Menteri Sanae Takaichi menekankan bahwa langkah ini baru merupakan permulaan dari transformasi menyeluruh. Dalam pernyataannya yang dikutip CNN, ia menyatakan bahwa stabilitas global yang semakin rapuh menuntut Jepang untuk beradaptasi dengan taktik peperangan modern. Sejak terpilih pada Oktober 2025, Takaichi konsisten mendorong penguatan sektor pertahanan serta mendukung perubahan terhadap konstitusi yang selama ini bersifat pasifis.

“Langkah-langkah ini hanyalah langkah pertama dalam reformasi intelijen. Melihat situasi global yang semakin tidak stabil, sangat penting bagi kita untuk menghadapi metode-metode peperangan yang baru,” ujar Takaichi.

Koordinasi Antarlembaga yang Lebih Baik

Salah satu tujuan utama pembentukan NIB adalah mengatasi fragmentasi antarinstansi pemerintah. Sebelumnya, Cabinet Intelligence and Research Office (CIRO) menjadi badan intelijen utama dengan sekitar 700 staf, namun kewenangannya terbatas. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehakiman, Badan Kepolisian Nasional, dan berbagai entitas lainnya mengumpulkan data secara terpisah tanpa integrasi optimal.

Menurut James D.J. Brown, profesor ilmu politik dari Temple University Japan, kondisi ini menyebabkan kegagalan strategis dalam pertukaran informasi. Melalui mekanisme NIB, seluruh kementerian dan lembaga terkait kini diwajibkan untuk berbagi data dalam satu sistem terpadu. Lembaga baru tersebut akan berada di bawah pengawasan National Intelligence Council, sebuah dewan yang dipimpin langsung oleh PM Takaichi bersama para menteri senior.

Menutup Celah Keamanan Nasional

Reformasi ini juga bertujuan menutup kelemahan historis Jepang. Philip Shetler-Jones dari Royal United Services Institute (RUSI) mencatat bahwa hingga kini Jepang belum memiliki badan intelijen luar negeri setara CIA Amerika Serikat atau MI6 Inggris. Selain itu, ketiadaan undang-undang anti-spionase memungkinkan mata-mata asing dan informan lokal beroperasi tanpa melanggar hukum.

Kondisi ini merupakan warisan era pasca-Perang Dunia II ketika Jepang membatasi kapasitas intelijennya di bawah perlindungan keamanan Amerika Serikat. Brown menambahkan bahwa reputasi Jepang sebagai negara yang rentan kebocoran informasi membuat mitra internasional ragu untuk berbagi data sensitif.

“Jepang dianggap cukup mudah bocor. Jika itu terjadi, negara lain tidak akan bersedia berbagi informasi karena keesokan harinya informasi itu bisa muncul di media atau bocor ke negara asing,” jelas Brown.

Warisan “Surga Mata-Mata”

Mantan Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone pada tahun 1983 pernah menggambarkan Jepang sebagai “surga bagi mata-mata” akibat lemahnya perlindungan informasi rahasia. Usulan pembentukan undang-undang anti-spionase kala itu gagal karena menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kembalinya praktik pengawasan ala era Kekaisaran.

Sanshiro Hosaka dari Centre for Defence and Security Studies di Estonia juga menyoroti posisi strategis Jepang. Sebagai sekutu utama AS di Asia dan negara dengan teknologi maju, Jepang menjadi target penting bagi China, Rusia, Korea Utara, dan negara-negara lain. Selama Perang Dingin, intelijen Soviet secara khusus menargetkan teknologi Jepang, informasi industri, serta pangkalan AS di wilayah tersebut.

“Selama Perang Dingin, intelijen Soviet menargetkan teknologi Jepang, informasi industri dan komersial, serta pangkalan AS di Jepang,” kata Hosaka seperti dikutip Al Jazeera pada Senin, 13 Juli 2026.

Konsultasi Internasional dan Kritik

Menurut laporan The New York Times, pemerintah Jepang telah berkonsultasi dengan Amerika Serikat, Australia, dan Jerman untuk memperkuat kapabilitas intelijennya. Tugas NIB mencakup penanggulangan terorisme, penanganan keadaan darurat nasional, serta menghadapi ancaman intelijen asing seperti spionase dan operasi pengaruh terselubung.

Meskipun demikian, inisiatif ini tidak lepas dari kritik. Beberapa anggota parlemen menyatakan penolakan terhadap pembentukan badan baru tersebut, menyoroti potensi duplikasi fungsi dan kekhawatiran terhadap ekspansi kekuasaan eksekutif.