Key Discussion: AS Mulai Jalin Kontak dengan Oposisi Israel, Netanyahu Terancam?

AS Jalin Kontak dengan Oposisi Israel, Netanyahu Terancam?

Key Discussion – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) mulai mengambil langkah strategis dengan menjalin komunikasi intensif dengan kelompok oposisi di Israel, sebagai tindak lanjut dari ketegangan politik yang semakin memuncak antara Washington dan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Langkah ini dilaporkan oleh media Israel, Channel 12, pada Minggu (21/6/2026), dan menunjukkan bahwa AS mencoba membangun hubungan yang lebih stabil dengan kekuatan politik lain di wilayah itu. Media tersebut menyebutkan bahwa para pejabat di pemerintahan Trump percaya bahwa Netanyahu mungkin akan kehilangan kekuasaannya dalam waktu dekat.

Mengapa AS Menjalin Kontak dengan Oposisi?

Kontak antara AS dengan oposisi Israel dilakukan dalam upaya mengurangi risiko konflik yang berkelanjutan antara Israel dan negara-negara tetangga, terutama di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap kebijakan Netanyahu. Beberapa pejabat AS percaya bahwa kelompok-kelompok politik yang lebih moderat, seperti Partai Kaduk atau Koalisinya, mungkin bisa menjadi pilihan yang lebih ideal dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab dan memastikan keberlanjutan perundingan damai. Ini terjadi setelah kebijakan Netanyahu dalam menghadapi Palestina dan Iran menimbulkan kritik tajam dari berbagai pihak.

“Kami sedang berusaha membangun basis dukungan yang lebih luas, terutama di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap peningkatan ancaman terhadap warga sipil dan tindakan militer yang berulang,” kata sumber dari Anadolu Agency dalam laporan terbarunya. Dalam konteks ini, AS menekankan pentingnya kerja sama politik untuk menyelesaikan konflik Lebanon dan menghindari eskalasi ke Israel Utara.

Kontak tersebut tidak hanya terbatas pada dialog internal, tetapi juga mencakup pertemuan diplomatik dan pemberian dukungan ekonomi atau militer. Sumber yang tidak disebutkan nama menyatakan bahwa AS sengaja menghubungi tokoh oposisi sebagai bagian dari upaya untuk meredam kekuasaan Netanyahu, yang dianggap terlalu konservatif dalam menangani hubungan dengan dunia luar. Pemilu Israel yang dijadwalkan pada Oktober 2026 menjadi momen kritis dalam perubahan arah kebijakan negara itu.

Konflik Politik dan Diplomasi: Kebijakan AS yang Berdampak

Di sisi lain, jajak pendapat dari surat kabar Maariv pada Jumat (19/6/2026) menunjukkan bahwa blok oposisi Israel memiliki kemungkinan besar untuk membentuk pemerintahan baru jika pemilu dilakukan sekarang. Dengan 61 kursi di Knesset, kelompok ini dianggap lebih mampu mendengarkan kebutuhan masyarakat dan membangun koalisi dengan negara-negara Arab. Sementara itu, blok pendukung Netanyahu hanya diperkirakan mendapatkan 49 kursi, memperkuat kelemahan pemerintahan saat ini. Partai-partai Arab, seperti Arab List, berpotensi mengumpulkan 10 kursi dalam pemilu mendatang.

Laporan ini muncul di tengah perundingan antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan di Swiss. Perundingan tersebut bertujuan mencapai kesepakatan mengenai penghentian permusuhan di berbagai front, termasuk Lebanon. Namun, pemerintahan Israel menolak mengaitkan isu Iran dengan konflik di Lebanon, menegaskan bahwa serangan terhadap wilayah tersebut lebih berkaitan dengan ancaman dari Hamas dan organisasi teroris lain. Meski demikian, AS tetap berusaha menjaga keseimbangan dalam menghadapi kedua pihak.

Netanyahu, yang memimpin pemerintahan sejak 2009, telah mengalami berbagai tantangan dalam beberapa bulan terakhir. Selain kritik internasional terhadap kebijakannya dalam menangani konflik dengan Palestina, ia juga terlibat dalam kontroversi politik karena tindakannya menahan pemilu sebelumnya. Dengan AS berupaya meningkatkan hubungan dengan oposisi, Netanyahu bisa terancam dalam pencalonan ulang di pemilu Oktober 2026.

Key Discussion juga menyoroti dampak dari konflik Lebanon yang terus berlangsung. Menurut data resmi Lebanon, serangan Israel sejak 2 Maret 2026 telah menewaskan hampir 4.000 warga sipil dan melukai lebih dari 12.000 orang. Hal ini memperkuat tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu, terutama dari kelompok-kelompok oposisi yang menekankan perlunya kebijakan lebih inklusif. AS, sebagai mitra utama Israel, diharapkan bisa menjadi mediator dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam konteks ini, peran AS tidak hanya sebagai pendukung Israel, tetapi juga sebagai pihak yang mendorong perubahan politik. Upaya kontak dengan oposisi menunjukkan bahwa Washington sedang mencari solusi yang lebih dinamis untuk menangani isu-isu kritis, seperti kebijakan perang dan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Meski pemerintahan Netanyahu masih memiliki dukungan kuat di kalangan militer dan beberapa kelompok konservatif, upaya AS bisa menjadi pemicu pergeseran kekuasaan yang signifikan.