Latest Program: Ini Alasan Kejagung Menghentikan Pendataan Dapur MBG yang Bermasalah

Kejagung Berhenti Pendataan Dapur MBG yang Bermasalah

Latest Program – Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta seluruh unit kerjanya untuk menghentikan proses pengumpulan data terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami kendala. Surat perintah ini dikeluarkan setelah batas waktu pengumpulan informasi selesai, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna. Langkah ini mengakhiri tahap pendataan yang dilakukan oleh kejaksaan di berbagai daerah.

Alasan Penghentian Pendataan

Surat bernomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026, yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Dalam surat tersebut, Kejagung meminta para Kajati untuk menghentikan aktivitas pengumpulan data dan keterangan mengenai pelaksanaan MBG di wilayah hukum masing-masing.

“Benar surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya,” kata Anang, dikutip dari Antara.

Tindak Lanjut Data yang Terkumpul

Ketika ditanya tentang penggunaan data yang telah dikumpulkan, Anang menyatakan bahwa seluruh informasi akan dimanfaatkan untuk mendukung penyidikan yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. “Tentunya data yang sudah terkumpul terkait dengan perbuatan para tersangka yang sudah disidik Kejaksaan Agung,” ujar Anang.

“Surat ini merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya, yakni Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026,” tambah Anang.

Penghentian pendataan juga bertujuan mencegah penyalahgunaan informasi selama proses pengumpulan data. Seluruh Kajati diminta melakukan inventarisasi masalah dalam pelaksanaan Program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebelum memutuskan langkah lebih lanjut.