Meeting Results: Polri Minta Tambahan Anggaran Rp 66,1 Triliun untuk 2027, Total Bisa Tembus Rp 184 Triliun

Meeting Results: Polri Minta Tambahan Anggaran Rp 66,1 Triliun untuk 2027, Total Bisa Tembus Rp 184 Triliun

Meeting Results – Dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (17/6/2026), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan peningkatan anggaran sebesar Meeting Results Rp 66,1 triliun untuk tahun 2027. Wakil Kepala Polri, Komjen Dedi Prasetyo, menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran Polri saat ini mencapai 118 triliun rupiah, tetapi jumlah ini dinilai masih jauh dari target ideal sebesar 178 triliun rupiah. Dengan adanya Meeting Results ini, total anggaran Polri pada 2027 diprediksi bisa mencapai hingga 184 triliun rupiah.

Pengumuman Anggaran dan Kebutuhan Ideal Polri

“Pagu indikatif Polri tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar 118 triliun rupiah,” ujar Dedi dalam Meeting Results yang dihadiri Komisi III DPR. Namun, angka ini hanya mampu menutupi 66,4 persen dari kebutuhan optimal kepolisian. Dedi menegaskan bahwa usulan tambahan anggaran Rp 66,1 triliun ini diharapkan bisa menutupi selisih biaya akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.”

Dalam Meeting Results, Dedi juga menyebutkan bahwa penyesuaian anggaran ini penting untuk memastikan kesiapan Polri menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Tantangan tersebut mencakup ancaman kejahatan siber, kenaikan kebutuhan operasional harkamtibmas, serta peningkatan kualitas SDM kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan tambahan anggaran ini, Polri diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana dan memperkuat kapasitas pengamanan di berbagai sektor.

Distribusi Dana Tambahan untuk Tahun 2027

Tambahan anggaran Rp 66,1 triliun tersebut akan dialokasikan ke tiga kategori belanja: pegawai, barang, dan modal. Anggaran untuk pegawai mencapai 4,5 triliun rupiah, yang digunakan untuk menangani perubahan batas usia pensiun, kenaikan remunerasi hingga 80 persen, serta penggajian rutin dan tunjangan. Sementara itu, dana untuk belanja barang sebesar 20,9 triliun rupiah akan diperuntukkan untuk operasional seperti pembiayaan BBM, listrik, peningkatan dukungan Bhabinkamtibmas, serta persiapan pengamanan Pemilu 2029.

Belanja modal menjadi komponen terbesar dari dana tambahan, dengan pagu sebesar 40,6 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk pembelian kendaraan listrik, pemeliharaan bangunan, dan pengadaan peralatan khusus kepolisian. Dedi menjelaskan bahwa kebutuhan belanja modal ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan operasional Polri, terutama dalam menangani tindak pidana dan pengamanan jalur rawan penyelundupan.

Sebagai bagian dari Meeting Results, Polri juga mengajukan dana tambahan untuk penanggulangan bencana, pengamanan VVIP, penanganan kerusuhan massa, serta kegiatan nasional maupun internasional. Dedi menyoroti bahwa pengalokasian dana ini bertujuan untuk memperkuat respons kepolisian terhadap berbagai situasi darurat dan meningkatkan kinerja di tingkat operasional. Anggaran tambahan ini juga akan mendukung peningkatan kemampuan Polri dalam Operasi Damai Cartenz, Lilin, dan Ketupat, yang merupakan bagian dari strategi pengamanan nasional.

Kebutuhan anggaran Polri terus meningkat karena kenaikan biaya operasional yang tidak terduga. Dedi menyatakan bahwa anggaran harus disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Dalam Meeting Results, ia menekankan pentingnya anggaran yang lebih besar untuk memastikan Polri bisa menjalankan tugas-tugas kritis, seperti pengawasan terhadap perbatasan dan penegakan hukum di wilayah dengan risiko tinggi.

Dengan anggaran tambahan ini, Polri berharap dapat meningkatkan kinerja dan keandalan dalam menjalankan tugas pengamanan negara. Dedi berpandangan bahwa dana yang dialokasikan harus menjadi jaminan bahwa kepolisian bisa bersiap menghadapi ancaman-ancaman ke depan, termasuk kejahatan berbasis teknologi dan tindak pidana yang semakin canggih. Penyesuaian anggaran ini juga merupakan respons terhadap Meeting Results sebelumnya yang menyoroti kebutuhan reformasi institusi kepolisian.