New Policy: 10 Negara dengan Anggaran Pendidikan Tertinggi dan Terendah, Indonesia di Bawah Vietnam

New Policy: 10 Negara dengan Anggaran Pendidikan Tertinggi dan Terendah, Indonesia di Bawah Vietnam

New Policy – Sebagai bagian dari New Policy yang diusung pemerintah, penilaian anggaran pendidikan menjadi fokus utama untuk mengevaluasi prioritas sektor ini dalam kebijakan nasional. Angka belanja pendidikan sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) memperlihatkan kemampuan suatu negara dalam mengalokasikan dana untuk pendidikan. Meski pengeluaran pemerintah untuk pendidikan bisa menjadi indikator komitmen, nilai nominalnya tidak selalu mewakili keadilan karena ukuran ekonomi masing-masing negara berbeda. Dengan mempertimbangkan proporsi anggaran terhadap PDB, perbandingan dapat lebih akurat dan mencerminkan kemampuan investasi pendidikan secara relatif.

Kebijakan Pendidikan yang Dominan

Data terbaru dari Visual Capitalist (10/7/2027) menunjukkan bahwa anggaran pendidikan di 181 negara dianalisis menggunakan data dari UNESCO Institute for Statistics dan tambahan informasi Our World in Data. Faktor-faktor seperti tingkat kemakmuran, struktur demografi, dan kapasitas fiskal menjadi penentu utama dalam pengalokasian dana pendidikan. Dalam kategori ini, Swedia berada di puncak dengan anggaran pendidikan mencapai 7,3% dari PDB. Ini menunjukkan komitmen kuat negara tersebut dalam pendidikan, terutama karena proporsi penduduk usia di bawah 24 tahun di Swedia cukup tinggi, sekitar 20%, dibandingkan dengan negara lain. New Policy di Swedia juga terlihat mengintegrasikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Danmark dan Belgia menduduki peringkat kedua dan ketiga dengan anggaran pendidikan masing-masing 6,4% dan 6,3% dari PDB. Meski angka ini lebih rendah dari Swedia, keduanya tetap menunjukkan kebijakan pendidikan yang signifikan. Dalam konteks New Policy, anggaran pendidikan yang besar ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta akses pendidikan yang lebih merata. Negara-negara Eropa lainnya seperti Norwegia dan Islandia juga menempati posisi atas, menunjukkan kebijakan pendidikan yang konsisten dalam sistem ekonomi mereka.

Indonesia di Bawah Rata-Rata Dunia

Dalam kategori 40 ekonomi terbesar, Indonesia berada di posisi paling bawah dengan belanja pendidikan hanya 1,3% dari PDB. Angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata global yang mencapai 3,96%. Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Singapura (2,2%), Thailand (2,5%), dan Vietnam (2,9%). Hal ini menunjukkan bahwa New Policy di Indonesia masih memerlukan peningkatan dalam alokasi dana pendidikan untuk menangani tantangan seperti kelas rusak, kesejahteraan guru honorer yang kurang memadai, serta kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

“New Policy di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan pendidikan menjadi sektor yang cukup diperhatikan. Data menunjukkan bahwa anggaran pendidikan hanya mencapai 1,3% dari PDB, yang jauh di bawah standar internasional,”

sambung dari Visual Capitalist. Jumlah ini menarik perhatian karena menurut laporan UN Population Division tahun 2025, proporsi penduduk usia di bawah 24 tahun di Indonesia mencapai 24,6%, menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu yang paling kritis untuk ditingkatkan. Dengan New Policy yang baru dijalankan, pemerintah berharap dapat meningkatkan anggaran pendidikan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompeten.

Di sisi lain, negara-negara dengan anggaran pendidikan terendah seperti Bangladesh, Kamerun, dan Mali memperlihatkan kesenjangan besar dalam sistem pendidikan. Dengan anggaran hanya sekitar 1-2% dari PDB, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti akses ke sekolah, tenaga pengajar, dan sarana belajar. New Policy di negara-negara ini masih dalam tahap awal, tetapi keberhasilannya akan menjadi referensi penting bagi negara-negara lain termasuk Indonesia.

Analisis dari UNESCO Institute for Statistics juga menunjukkan bahwa anggaran pendidikan di beberapa negara berkembang masih jauh dari target ideal. Sebagai contoh, India memiliki anggaran pendidikan sebesar 3,4%, sementara Brasil mencapai 4,1%. Meski angka ini lebih tinggi dari Indonesia, justru menunjukkan bahwa New Policy di Indonesia perlu dijalankan secara lebih efisien untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

Salah satu isu terbesar dalam New Policy pendidikan adalah ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dan daerah. Kebanyakan negara mengalokasikan anggaran pendidikan secara terpusat, sementara Indonesia memiliki sistem yang lebih daerahistik. Hal ini memungkinkan ketidakmerataan dalam alokasi dana, terutama di daerah-daerah yang ekonominya kurang mapan. Dengan New Policy yang lebih terstruktur, pemerintah bisa memperkuat koordinasi antar daerah untuk memastikan sumber daya pendidikan tersalurkan secara adil.