New Policy: 9 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Juli 2026, Mana Saja?

9 Provinsi Luncurkan New Policy Pemutihan Pajak Kendaraan Juli 2026, Mana Saja?

New Policy – Pemerintah daerah di Indonesia mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada bulan Juli 2026 sebagai upaya memberikan keringanan bagi wajib pajak yang tertunggak atau belum membayar pajak kendaraan. Inisiatif ini berupa kebijakan baru yang menawarkan penghapusan denda, diskon, dan kemudahan administrasi, sehingga memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak sambil mengurangi beban masyarakat. Pemutihan ini dilakukan secara bersamaan di beberapa provinsi untuk menciptakan keseragaman dalam kebijakan pajak.

Manfaat New Policy Pemutihan Pajak

Program New Policy ini dirancang untuk memfasilitasi wajib pajak yang kesulitan melunasi kewajiban pajak kendaraan mereka. Keringanan yang diberikan mencakup pembebasan denda hingga 57 persen, penghapusan bunga, dan pembebasan biaya tambahan. Dengan adanya kebijakan ini, wajib pajak dapat memperoleh insentif tanpa harus mengajukan permohonan khusus. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mendorong masyarakat lebih aktif dalam membayar pajak, terutama di tengah tantangan ekonomi yang sedang dihadapi.

New Policy ini berlaku selama kurun waktu yang berbeda di setiap provinsi. Beberapa daerah memberlakukan masa pemutihan hingga Agustus 2026, sementara provinsi lainnya menetapkan tenggat waktu hingga Oktober. Seluruh provinsi yang mengadakan program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki keterlambatan pembayaran mereka tanpa hukuman yang terlalu berat. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan wajib pajak.

Provinsi yang Terlibat dalam New Policy

Pemutihan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh sembilan provinsi di Indonesia, antara lain DKI Jakarta, Bengkulu, Lampung, Sumatera Utara, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Setiap provinsi menetapkan batas waktu berbeda sesuai dengan kebijakan lokal mereka. Sebagai contoh, DKI Jakarta memberlakukan New Policy hingga 31 Agustus 2026, sementara Kalimantan Timur menetapkan masa berlaku dari 1 Juli hingga 31 Agustus. Selain itu, Sumatera Utara juga menawarkan diskon denda hingga 57 persen serta pembebasan BBNKB kedua.

Program New Policy di Bengkulu berlangsung dari 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, di mana wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak tanpa denda. Di Maluku, pemutihan ini berlangsung dari 6 Juli hingga 31 Agustus 2026, dan berlaku untuk wajib pajak yang terlambat membayar PKB. Kalimantan Tengah menyediakan kebijakan relaksasi pajak dari 17 Mei hingga 22 Juli 2026. Pemutihan di Papua Barat diluncurkan sebagai bentuk apresiasi perayaan Hari Bhayangkara Ke-80, HUT Kemerdekaan RI Ke-81, serta HUT Provinsi Papua Barat Ke-27.

Implementasi dan Pertimbangan dalam New Policy

Proses implementasi New Policy ini dilakukan melalui sistem otomatis untuk memudahkan wajib pajak. Dengan sistem tersebut, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan tambahan, sehingga bisa langsung menikmati keringanan pajak. Kebijakan ini juga diumumkan melalui berbagai media, termasuk Instagram dan situs resmi Bapenda masing-masing provinsi.

“Program pemutihan pajak ini dirancang untuk menjangkau sektor transportasi dan masyarakat umum yang terdampak ekonomi,”

kata salah satu perwakilan Bapenda DKI Jakarta.

Kebijakan New Policy ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pelayanan pajak. Dengan mengurangi beban denda, wajib pajak lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak dan mendorong partisipasi lebih aktif dalam pembayaran pajak.

“New Policy ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan kebijakan pajak yang lebih ramah dan berkelanjutan,”

menurut laporan dari Kompas.com (3/7/2026).

Provinsi seperti Bali juga terlibat dalam New Policy ini, dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2026. Kebijakan relaksasi pajak berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025 memberikan keringanan yang lebih luas. Hal ini membuktikan bahwa New Policy bukan hanya untuk sebagian provinsi, melainkan menjadi kebijakan nasional yang diadaptasi sesuai kebutuhan lokal.

“Program New Policy di Bali mencakup berbagai insentif, termasuk penghapusan denda dan pembebasan biaya administrasi,”

disebutkan dalam informasi terkini.