New Policy: BPBD Bantul Mulai Kirim Air Bersih ke Wilayah Langganan Kekeringan Ini

BPBD Bantul Terapkan New Policy Distribusi Air Bersih untuk Wilayah Terkena Kekeringan

New Policy – Dalam upaya menangani krisis kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah meluncurkan New Policy terbaru. Kebijakan ini berupa pengiriman air bersih secara langsung ke masyarakat yang terdampak, seperti di Dusun Loputih, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Dlingo. Penerapan New Policy ini menandai langkah strategis BPBD dalam memastikan akses air bagi warga yang kesulitan mendapatkan pasokan air dari sumber lokal.

Pengelolaan Air Berdasarkan Kebutuhan Dasar

New Policy BPBD Bantul melibatkan verifikasi ketat terhadap kebutuhan air warga. Dalam keterangan kepada wartawan di Bantul, Kamis (25/6/2026), Kepala Pelaksana BPBD Mujahid Amrudin menjelaskan bahwa air yang didistribusikan harus diprioritaskan untuk kebutuhan paling dasar, seperti minum. “Nanti volume yang akan kita distribusikan di titik lokasi itu harus berdasarkan kebutuhan jiwa terdampak,” kata Mujahid. Langkah ini mengacu pada rencana pemerintah untuk memperkuat sistem distribusi air dalam kondisi darurat.

“Di Loputih, Dlingo, sudah dilakukan dropping air untuk 200 jiwa pada Senin kemarin,” ujar Mujahid.

Penggunaan Sumber Daya Terbatas

Krisis kekeringan memaksa BPBD Bantul mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, terutama air sumur bor yang debitnya turun signifikan. Menurut Mujahid, ketidakseimbangan pasokan air menyebabkan gangguan pada jaringan pompa, sehingga New Policy ini menjadi solusi untuk mengatasi hambatan logistik. “Ada informasi dari masyarakat, tapi belum ada laporan resmi, sehingga kami harus verifikasi sekaligus menghitung kebutuhannya berapa,” tambahnya.

“Sudah ada data informasi yang masuk ke kami, ada tiga titik kekeringan yakni di daerah Semuten, Kapanewon Dlingo, Sriharjo bagian atas, dan Selopamioro,” ujarnya.

Proses Pendataan dan Koordinasi

Untuk memastikan keberhasilan New Policy, BPBD Bantul melakukan pendataan jumlah warga yang terdampak secara menyeluruh. Petugas lapangan diutus untuk mengumpulkan informasi terkini, termasuk kebutuhan air per hari per orang. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak kalurahan dan kelompok masyarakat setempat guna mempercepat proses distribusi. “Kami memastikan data yang diperoleh akurat sebelum menentukan rencana pengiriman,” jelas Mujahid.

Penyesuaian Rencana Berdasarkan Keperluan

BPBD Bantul secara aktif menyesuaikan volume distribusi air dengan kebutuhan aktual warga. New Policy ini menekankan adaptasi terhadap kondisi yang berubah, baik secara waktu maupun jumlah penerima. “Dengan pendataan yang tepat, kita bisa mengatur volume air agar tidak terbuang percuma,” terang Mujahid. Hal ini mencerminkan komitmen BPBD untuk merespons kekeringan secara efisien dan berkelanjutan.

“Kami berharap New Policy ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak kekeringan,” tutur Mujahid.

Wilayah yang Masih Membutuhkan Bantuan

Saat ini, tiga area di Kabupaten Bantul masih mengalami kesulitan air, yakni Jatimulyo, Sriharjo, dan Selopamioro. BPBD terus berupaya mempercepat verifikasi dan pengumpulan data dari masyarakat setempat agar kebijakan New Policy dapat diterapkan secara menyeluruh. Dengan data yang lebih lengkap, BPBD bisa mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi risiko kesalahan distribusi. “Proses ini membutuhkan waktu, tapi kami siap mengatasi tantangan ini,” imbuh Mujahid.