New Policy: Dari 1.000 Menjadi 11.000 Ekor, Perjuangan Suprianto Membangun Kembali Peternakan Puyuh

Dari 1.000 Menjadi 11.000 Ekor, Perjuangan Suprianto Membangun Kembali Peternakan Puyuh

New Policy – Dengan kebijakan New Policy sebagai pendorong utama, Suprianto, peternak puyuh di Dusun Ganjuran 2, Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, berhasil membangun kembali usahanya dari awal 1.000 ekor hingga mencapai 11.000 ekor. Berawal dari kegagalan di tahun 2013, ia kini menghasilkan sekitar 120 kilogram telur per hari, yang dikirim ke pasar tradisional dan distributor utama di Yogyakarta. New Policy ini memberikan peluang baru bagi usaha kecil menengah (UKM) seperti peternakan puyuh, dengan pendekatan terstruktur dan dukungan finansial yang lebih mudah diakses.

Perjalanan Usaha dan Kegagalan Awal

Suprianto memulai usaha budidaya puyuh pada 2013 dengan modal dari pesangon saat meninggalkan pekerjaan di Jakarta. Saat itu, ia hanya memelihara 3.000 ekor, tetapi kurangnya pengetahuan dalam manajemen penyakit menyebabkan kegagalan. Dalam dua tahun, usahanya hampir bangkrut, sehingga ia beralih ke budidaya ikan untuk bertahan. Namun, kebijakan New Policy pada 2019 memicu ia mencoba kembali dengan pendekatan lebih terarah dan berkelanjutan.

Penerapan New Policy dalam Budidaya Puyuh

Di bawah bimbingan New Policy, Suprianto mengadopsi metode produksi yang lebih teratur. Ia membatasi jumlah puyuh awal menjadi 1.000 ekor untuk mengurangi risiko infeksi, terutama setelah pandemi Covid-19 mengguncang rantai pasok. “Saya mengubah cara mengelola kandang agar sesuai dengan pedoman New Policy, seperti pengaturan jadwal pakan dan pembersihan rutin,” katanya. Dengan disiplin ini, populasi puyuhnya bertambah secara bertahap, dan pendapatan mulai menanjak.

Dukungan KUR BRI sebagai Bagian dari New Policy

Salah satu faktor kunci keberhasilan Suprianto adalah akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). New Policy ini memberikan kemudahan bagi pelaku UKM seperti ia untuk mengajukan pinjaman tanpa proses yang rumit. Awalnya, Suprianto mendapatkan KUR Rp 50 juta dengan masa bayar 4 tahun, tetapi keuntungan usahanya yang meningkat membuatnya melunasi lebih cepat. Setahun kemudian, ia kembali mengambil KUR Rp 100 juta, yang juga berhasil dikembalikan dalam waktu singkat. “New Policy memastikan saya bisa memperluas usaha tanpa risiko finansial yang berlebihan,” tambahnya.

Tantangan Pasar dan Dampak New Policy

Setelah memperluas populasi puyuhnya menjadi 11.000 ekor, Suprianto menghadapi tantangan baru dalam pemasaran. Harga telur puyuh turun drastis dalam tiga bulan terakhir, menyebabkan kerugian hingga Rp 32 juta per bulan. Namun, ia berharap New Policy dapat menyeimbangkan ketersediaan pasar dan keberlanjutan usahanya. “Saya perlu memahami lebih baik mekanisme distribusi agar bisa memanfaatkan kebijakan New Policy secara optimal,” ujarnya.

Peran Rantai Pasok dalam Keberhasilan New Policy

Suprianto menyatakan bahwa perubahan dalam rantai pasok, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), berdampak signifikan pada harga telur. Ia menduga ada pihak yang menekan harga, tetapi mekanismenya masih tidak jelas. Meski demikian, kebijakan New Policy memberikan kestabilan bagi peternak seperti dirinya, dengan mengatur distribusi produk secara lebih efisien. “Sebelum harga turun, saya bisa meraih keuntungan Rp 25 juta per bulan. New Policy membantu mengoptimalkan proses ini,” jelas Suprianto.

Perspektif Masa Depan dengan New Policy

Dengan populasi puyuh yang terus bertambah, Suprianto optimis New Policy akan terus mendukung pertumbuhan usahanya. Ia juga berharap program tersebut bisa memberikan pelatihan lebih lanjut tentang manajemen pasok dan pemasaran. “New Policy bukan hanya tentang dana, tetapi juga peningkatan kualitas produksi dan keterlibatan pihak eksternal. Ini membuat usaha saya lebih profesional dan berkelanjutan,” tuturnya. Ia juga menyebut bahwa keberhasilannya menjadi contoh bagus bagi peternak lain yang ingin memanfaatkan kebijakan New Policy untuk memulihkan ekonomi lokal.