Sejarah Hari Bhayangkara – dari Majapahit hingga Kepolisian Nasional yang Diperingati Setiap 1 Juli

Sejarah Hari Bhayangkara: Dari Majapahit Hingga Kepolisian Nasional

Sejarah Hari Bhayangkara menjadi cerminan perjalanan institusi keamanan Indonesia dari masa ke masa. Hari Bhayangkara yang diperingati setiap 1 Juli tidak hanya mengingatkan kita pada lahirnya kepolisian modern, tetapi juga menggambarkan upaya integrasi kepolisian sebagai bagian dari identitas nasional. Pada 2026, kepolisian menginjak usia ke-80, dengan sejarahnya terkait erat dengan keberadaan pasukan pengamanan di zaman Majapahit hingga struktur Kepolisian Nasional yang ada saat ini.

Masa Majapahit: Awal Peran Kepolisian

Sejarah kepolisian Indonesia berawal dari abad ke-14, tepatnya pada masa Kerajaan Majapahit. Pasukan pengamanan bernama Bhayangkara, yang dikenal sejak masa Patih Gajah Mada, menjadi fondasi awal sistem keamanan nasional. Kepolisian pada era tersebut bertugas melindungi raja, mengamankan kerajaan, dan memastikan keadilan di lingkungan pemerintahan. Istilah Bhayangkara, yang bermakna “kekuatan dan kemuliaan”, mencerminkan tanggung jawab penting para anggota kepolisian dalam menjaga kestabilan politik dan sosial.

Dikutip dari laman resmi Polri, istilah Bhayangkara telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit sebagai simbol pengamanan yang melambangkan kekuatan dan dedikasi.

Periode Kolonial Belanda: Struktur Kepolisian yang Tersebar

Masa penjajahan Belanda membawa perubahan signifikan pada struktur kepolisian Indonesia. Dalam sistem pemerintahan kolonial, kepolisian dibagi menjadi veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), dan bestuurs politie (polisi pamong praja). Meski kekuasaan utama berada di tangan warga Eropa, warga pribumi masih memiliki peran dalam mengawasi daerah-daerah tertentu. Sejarah kepolisian pada masa ini menjadi katalisator pergeseran dari kekuasaan kolonial ke bentuk nasional.

Kepolisian modern Hindia Belanda, yang dibentuk antara 1897 hingga 1920, menjadi cikal bakal kepolisian Indonesia. Meski tidak memiliki kemandirian penuh, peran polisi pada masa itu menunjukkan peran penting dalam mempertahankan ketertiban dan melindungi kepentingan pemerintah. Sejarah Bhayangkara terus berkembang, dan tugas kepolisian mulai terlihat lebih terpadu dalam masyarakat.

Setelah Kemerdekaan: Proses Pembentukan Kepolisian Negara

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kepolisian Indonesia mengalami transformasi besar. Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) untuk mendukung proses perjuangan kemerdekaan. Sejarah Bhayangkara kemudian melanjutkan proses integrasi kepolisian menjadi bagian dari struktur negara yang mandiri. Pada 29 September 1945, Soekarno melantik Ibu Kepolisian Negara, yang dianggap sebagai langkah awal pembentukan kepolisian nasional.

Pada 21 Agustus 1945, Mohammad Jassin, Inspektur Kelas I Polisi di Surabaya, memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia. Sejarah Bhayangkara pada periode ini juga terkait dengan peran polisi dalam menegakkan hukum dan keamanan setelah kemerdekaan. Dengan berlakunya Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946, kepolisian resmi berada di bawah presiden, mencerminkan keterpaduan dan kekuatan lembaga tersebut dalam membangun keamanan nasional.

Perkembangan Kepolisian Modern: Dari BKN ke Polri

Sejarah Bhayangkara terus berkembang seiring perjalanan kepolisian Indonesia menuju bentuk modern. Badan Kepolisian Negara (BKN) yang dibentuk sebelum proklamasi kemerdekaan akhirnya menjadi lembaga utama dalam sistem keamanan. Seiring berjalannya waktu, BKN berkembang menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI) pada 1946, yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada 1959. Proses ini menunjukkan bagaimana sejarah kepolisian diintegrasikan dengan identitas republik.

Perayaan Hari Bhayangkara yang dimulai dari tanggal 1 Juli 1946 berfungsi sebagai pengingat akan peran kepolisian dalam memperkuat stabilitas nasional. Sejarah ini menunjukkan bahwa tugas kepolisian tidak hanya bersifat represif, tetapi juga melibatkan peran dalam membangun keadilan dan menciptakan ketertiban. Dalam konteks sejarah, Hari Bhayangkara merefleksikan evolusi dari polisi kolonial ke polisi yang menjadi bagian dari institusi negara.

Makna Hari Bhayangkara dalam Konteks Sejarah

Perayaan Hari Bhayangkara pada 1 Juli memperkuat makna sejarah sebagai simbol keberhasilan kepolisian Indonesia dalam mencapai kemandirian. Sejarah yang dibangun dari era Majapahit hingga kepolisian modern menunjukkan keterusulan kekuatan pengamanan nasional. Tanggal 1 Juli tidak hanya memperingati keberadaan kepolisian, tetapi juga menyimbolkan konsistensi upaya menjaga keamanan dan keadilan Indonesia.

Kepolisian Nasional yang diperingati setiap 1 Juli memiliki peran penting dalam membentuk keamanan bersama masyarakat. Sejarah Bhayangkara menjadi jembatan antara tradisi keamanan tradisional dan kepolisian modern, yang berdiri mandiri dari pengaruh penjajah. Perayaan ini juga menjadi momentum untuk meninjau kembali kontribusi kepolisian dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi bangsa.