Special Plan: Jajak Pendapat Terbaru Ungkap Mayoritas Warga AS Tak Puas dengan Cara Trump Tangani Iran

Special Plan: Mayoritas Warga AS Tak Puas dengan Kebijakan Trump terhadap Iran

Special Plan – Survei terbaru menunjukkan bahwa strategi Donald Trump dalam menghadapi Iran, yang dikenal sebagai Special Plan, menuai kritik luas di kalangan masyarakat Amerika Serikat. Meski persetujuan umum terhadap kinerjanya sebagai presiden tetap berada di angka 37 persen, sekitar 65 persen orang dewasa menyatakan ketidakpuasan terhadap cara Trump mengelola masalah Iran. Hasil jajak pendapat AP-NORC yang dilakukan pada 11–17 Juni 2026 menyoroti perubahan sikap publik setelah Trump menghentikan ancaman eskalasi perang dan mengumumkan kesepakatan baru.

Special Plan menjadi pusat perdebatan, dengan kebijakan tersebut dinilai kurang efektif dalam mencapai tujuan utama mengendalikan ancaman dari Iran. Pemilih Demokrat dan independen menjadi kelompok utama yang menolak kebijakan ini, sementara sebagian kecil Republikan tetap mendukung. Hasil survei juga menunjukkan bahwa hanya 28 persen pemilih Partai Republik yang meragukan langkah Trump, tetapi angka ini tetap lebih rendah dibandingkan kelompok yang menentang secara tajam.

Kesepakatan yang Dinilai Kurang Signifikan

“Kesepakatan soal Selat Hormuz sulit disebut sebagai konsesi nyata dari Iran,” kata David Farrington, seorang warga Texas. “Pendekatan ini hanya mengubah gambaran bahwa kita berada di atas kekuasaan, bukan di bawah ancaman yang lebih besar.”

Kebijakan Trump dalam Special Plan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa biaya tol selama dua bulan, serta langkah untuk memperkuat perundingan nuklir dengan Iran. Meski beberapa langkah ini disambut positif, publik masih meragukan dampaknya dalam jangka panjang.

Pendukung Special Plan menilai bahwa langkah ini mengurangi risiko konflik besar. Namun, kritikus mengingatkan bahwa kesepakatan tersebut tidak cukup mengatasi ketegangan yang berlangsung sejak tahun 2026. Donald McBride, warga Texas, menambahkan bahwa janji Trump untuk menghindari perang luar negeri tidak terpenuhi. “Tujuan awal perang adalah mengakhiri rezim Iran, tapi sekarang kita hanya berada dalam siklus penyesuaian yang tidak memberi hasil signifikan,” katanya.

Perspektif Publik tentang Intervensi Militer

Pemikiran masyarakat AS terhadap intervensi militer terhadap Iran terus berkembang. Survei menunjukkan bahwa 53 persen penduduk menginginkan keterlibatan militer dihentikan, angka yang sedikit turun dari 59 persen pada Maret 2026. Meski demikian, mayoritas tetap menolak aksi militer, dengan 40 persen pemilih Republik menilai tindakan tersebut “sudah tepat” dan 37 persen lainnya menyatakan belum cukup jauh.

Joan Jones, warga Florida, mengakui bahwa serangan militer terhadap Iran diperlukan untuk menghadapi ancaman nuklir. “Pendekatan militer bisa menjadi alat efektif jika tujuannya jelas, tapi Special Plan terkesan lebih fokus pada kesepakatan daripada penyelesaian konflik,” ujarnya. Persoalan ini memicu perdebatan tentang keseimbangan antara strategi diplomatik dan tindakan keras dalam konteks global.

Dalam isu Israel, dukungan terhadap kebijakan Trump tetap rendah, hanya 34 persen penduduk AS yang menyetujui pendekatannya. Tegangan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin memuncak setelah Trump mengkritik serangan Israel ke Lebanon, yang dianggap menghambat perundingan dengan Iran. James Huffman, warga Ohio, menilai kebijakan Trump terhadap Netanyahu kurang berdampak. “Konsesi dari Israel dalam Special Plan terasa seperti penyesuaian kecil yang tidak mencerminkan komitmen utuh,” katanya.

Seiring waktu, kebijakan Trump dalam Special Plan diuji oleh berbagai faktor, termasuk kemampuan pemerintah mengelola hubungan internasional. Survei menunjukkan bahwa sekitar sepertiga warga AS masih puas dengan kinerjanya, terutama dalam isu ekonomi. Namun, ketidakpuasan terhadap Special Plan terus menguat, menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mampu memperoleh kepercayaan luas di tengah kekacauan politik dan ketegangan global.