Topics Covered: Usai Dokumen Dinasnya Bocor, Menteri PU Batal ke AS dan Mengaku Ada Alasan Lain

Topics Covered: Menteri PU Batal Ke AS Usai Dokumen Dinas Bocor

Topics Covered – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terlibat kontroversi setelah dokumen dinas yang berisi rencana kunjungan ke Amerika Serikat (AS) bocor ke publik. Dokumen ini menjadi bahan perdebatan karena mencantumkan nama istri dan anak Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam daftar peserta perjalanan. Hal ini memicu tanya-tanya mengenai keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan serta pembiayaan kunjungan tersebut. Dody mengungkapkan keputusan membatalkan rencana ke AS setelah melihat nama istri dan anaknya masuk ke dalam daftar, meski ia menegaskan ada alasan lain yang menjadi faktor utama.

Kontroversi dan Alasan Batal

Kontroversi yang terjadi mengikuti bocornya dokumen dinas tersebut semakin memanas. Dody mengakui bahwa nama istrinya, Irma Hermawati, serta anaknya, Aurellia Tsabitha Meidira, muncul dalam surat dinas ke AS. Ia mengungkapkan bahwa keputusan membatalkan kunjungan ke AS bukan hanya karena masalah tersebut, tetapi juga karena ingin fokus pada proyek yang lebih relevan di dalam negeri. “Topics Covered, keputusan saya untuk batal ke AS sebab lebih penting mengunjungi Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh,” jelasnya dalam wawancara dengan Kompas.com.

“Topics Covered, tadi saya juga sudah pernah ke AS beberapa kali, jadi kali ini lebih baik beralih ke sini (Enang-Enang) untuk meninjau progres pembangunan,” tambah Dody.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, nama keluarga Menteri PU dimasukkan dalam surat dinas sebagai bagian dari proses pengurusan visa. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini lazim dilakukan untuk memudahkan pengajuan dokumen ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). “Topics Covered, keluarga pejabat sering disertakan dalam surat dinas agar pengurusan visa lebih cepat,” kata Apri. Namun, ia memastikan bahwa biaya perjalanan keluarga berasal dari dana pribadi, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Detil Perjalanan dan Impak Publik

Dokumen yang bocor menyebutkan bahwa Dody dijadwalkan menghadiri High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda di New York, AS, pada 13–19 Juli 2026. Meski begitu, ia memutuskan membatalkan rencana tersebut setelah mendapat tekanan dari media dan masyarakat. Perubahan tujuan kunjungan ini dianggap sebagai respons untuk memperbaiki citra Kementerian PU yang tercoreng akibat isu keterlibatan keluarga dalam dinas resmi.

“Topics Covered, keputusan ini juga diambil untuk memastikan tidak ada kesan korupsi atau manipulasi dana negara dalam perjalanan yang saya lakukan,” tutur Dody.

Keputusan membatalkan kunjungan ke AS ini juga menjadi topik yang banyak dibahas di berbagai media. Dody menjelaskan bahwa ia tidak ingin memperumit masalah dengan menyebut alasan utama yang lebih terkait dengan proyek infrastruktur lokal. “Topics Covered, jadi saya mengutamakan kunjungan ke Enang-Enang untuk melihat langsung hasil pengerjaan jembatan tersebut,” pungkasnya. Keputusan ini diharapkan bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas Kementerian PU.

Kementerian PU terus memberikan penjelasan mengenai prosedur pengurusan visa. Apri Artoto menyatakan bahwa penggunaan paspor diplomatik oleh istri Menteri PU merupakan aturan yang sudah diakui. “Topics Covered, istri pejabat yang dinas memang diperbolehkan menggunakan paspor diplomatik,” tambah Apri. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada dana negara yang digunakan untuk biaya perjalanan keluarga, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

Dengan penjelasan yang lebih rinci, Kementerian PU berharap masyarakat dapat memahami bahwa keputusan membatalkan rencana ke AS bukan hanya karena tekanan publik, tetapi juga untuk menyesuaikan prioritas pembangunan. “Topics Covered, ini menjadi kesempatan bagus untuk menekankan fokus kami pada proyek-proyek yang lebih langsung memberikan dampak positif bagi rakyat,” ujar Apri. Ia juga meminta masyarakat untuk tetap mengawasi proses pengelolaan dana dinas agar tidak ada penyimpangan.

Sebagai informasi tambahan, kunjungan ke AS yang dibatalkan tersebut semula dijadwalkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional di bidang infrastruktur. Meski batal, Kementerian PU masih tetap mengupayakan agenda yang sama melalui jalur lain. “Topics Covered, kami akan melanjutkan komunikasi dengan negara-negara tetangga melalui forum lokal dan kegiatan paralel,” jelas Apri. Ia menegaskan bahwa keputusan ini adalah bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran dinas.

Sumber: Kompas.com/Muhammad Idris, Aisyah Sekar Ayu Maharani, Hilda B Alexander