Visit Agenda: Biaya Jadi WNI Lewat Jalur Perkawinan Naik Per Agustus 2026, Jadi Rp 25 Juta

Biaya Jadi WNI Lewat Perkawinan Naik Jadi Rp25 Juta Mulai Agustus 2026

Visit Agenda – Pemerintah Indonesia kembali melakukan perubahan terkait biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk layanan administrasi kewarganegaraan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026, biaya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) melalui jalur perkawinan akan meningkat menjadi Rp25 juta per kasus, efektif 1 Agustus 2026. Perubahan ini dilakukan setelah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026.

Detail Kenaikan Tarif PNBP Pewarganegaraan

Kenaikan biaya ini mencakup pengenaan tarif PNBP pada proses pewarganegaraan yang dilakukan melalui perkawinan. Sebelumnya, biaya permohonan sebesar Rp15 juta akan menjadi Rp25 juta, sehingga kenaikan mencapai 66,7 persen dari tarif sebelumnya. Pasal 7 PP Nomor 30 Tahun 2026 menegaskan bahwa seluruh PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum harus disetor ke kas negara.

Perubahan ini menggantikan PP Nomor 45 Tahun 2024 sebagai dasar pengenaan tarif layanan hukum. Dalam konteks Visit Agenda, kebijakan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menyesuaikan biaya administrasi kewarganegaraan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pengelolaan pemerintah. Penyesuaian tarif PNBP ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan memperkuat proses administratif.

Proses Pewarganegaraan Melalui Perkawinan

Pewarganegaraan WNI melalui perkawinan adalah salah satu jalur resmi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 36 Tahun 2016. Proses ini dijalankan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan berlakunya PP Nomor 30 Tahun 2026, Visit Agenda mengharuskan pemohon lebih memperhatikan perubahan biaya ini sebagai bagian dari pengurusan dokumen kewarganegaraan.

Prosedur yang diperlukan meliputi pengajuan surat permohonan, dokumen persyaratan seperti surat nikah, surat keterangan kelahiran, dan dokumen pendukung lainnya. Penyesuaian tarif PNBP diharapkan tidak mengganggu kecepatan proses, tetapi lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi penggunaan dana negara. Selain itu, perubahan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pengurusan kependudukan secara lebih sistematis.

Perubahan Biaya Naturalisasi dan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan

PP Nomor 30 Tahun 2026 tidak hanya menaikkan biaya menjadi WNI melalui perkawinan, tetapi juga mengatur kenaikan untuk layanan naturalisasi bagi Warga Negara Asing (WNA). Biaya naturalisasi yang sebelumnya Rp50 juta kini meningkat menjadi Rp75 juta per permohonan. Selain itu, proses pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda juga dikenakan tarif yang naik dari Rp1 juta menjadi Rp2 juta.

“Dengan PP Nomor 30 Tahun 2026, semua biaya layanan hukum yang terkait kewarganegaraan harus dipatuhi dan dipayarkan ke pemerintah,” tulis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pernyataannya, dikutip dari Kontan, Rabu (15/7/2026).

Perubahan biaya ini memberikan dampak signifikan terutama bagi individu yang ingin memperoleh status WNI melalui hubungan perkawinan atau WNA yang ingin naturalisasi. Visit Agenda juga menyoroti bahwa kenaikan tarif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan dana dan meningkatkan standar layanan administratif.

Dampak Regulasi pada Visit Agenda dan WNA

Sebagai bagian dari Visit Agenda, perubahan biaya ini menuntut pemohon lebih berhati-hati dalam perencanaan keuangan. Dengan kenaikan tarif sebesar Rp10 juta per kasus, pengurusan kewarganegaraan melalui perkawinan akan menjadi lebih mahal. Namun, pemerintah menyatakan bahwa penyesuaian ini dilakukan untuk menutupi biaya operasional dan menjaga kualitas layanan.

Keputusan ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah WNI yang berhasil mengurus kewarganegaraan mereka. Dengan adanya tarif yang lebih tinggi, pemohon diwajibkan untuk memastikan semua dokumen persyaratan lengkap agar proses tidak terhambat. Selain itu, kebijakan ini mencerminkan penyesuaian kebijakan berdasarkan peraturan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menjadi dasar hukum untuk proses pewarganegaraan melalui perkawinan.

Analisis dari berbagai pihak menunjukkan bahwa peningkatan biaya ini mungkin memengaruhi jumlah penerapan layanan kewarganegaraan, terutama bagi individu yang memiliki keterbatasan dana. Namun, pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan mengurangi akses bagi warga negara asing yang ingin menjadi WNI melalui jalur perkawinan. Dengan adanya PP Nomor 30 Tahun 2026, Visit Agenda diharapkan menjadi lebih transparan dan efektif.