Visit Agenda: Mohseni-Ejei Kembali Jadi Ketua Hakim Agung Iran, Muncul Seruan Balas Dendam Kematian Khamenei

Mohseni-Ejei Jadi Ketua Hakim Agung Iran, Seruan Balas Dendam Muncul

Visit Agenda – Dalam rangka Visit Agenda, Iran kembali menunjuk Gholam-Hossein Mohseni-Ejei sebagai ketua lembaga peradilan utama negara tersebut untuk periode lima tahun ke depan. Pengumuman ini terjadi menjelang prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei, yang meninggal dalam serangan udara pada 28 Februari 2026. Penunjukan Mohseni-Ejei dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kontrol politik di tengah situasi krisis yang memicu seruan balas dendam dari masyarakat.

Prosesi Pemakaman dan Penegakan Hukum

Upacara pemakaman Khamenei berlangsung di Teheran, disiarkan oleh Al Jazeera pada 7 Juli 2026. Jenazah diberikan penghormatan diiringi oleh tokoh-tokoh penting seperti Presiden Masoud Pezeshkian, mantan presiden Mahmoud Ahmadinejad, serta Panglima IRGC Ahmad Vahidi. Dalam kesempatan tersebut, Mojtaba Khamenei, putra almarhum, menyatakan dukungan terhadap pemberian jabatan kepada Mohseni-Ejei, yang dianggap sebagai simbol keadilan dalam Visit Agenda negara ini.

“Rakyat kita mengatakan ‘Balas dendam, balas dendam’ karena ingin kejahatan pembunuhan tidak terulang. Mereka menantikan hukuman yang mampu menghentikan musuh melakukan tindakan perang dan non-perang secara berulang,”

Mohseni-Ejei, yang juga dikenal sebagai ketua Majelis Kehakiman Agung Iran, telah menunjukkan konsistensi dalam menegakkan hukum sejak jabatan pertamanya. Dalam Visit Agenda ini, ia diberi tanggung jawab untuk mengawasi proses hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam keamanan nasional, termasuk kelompok yang terlibat dalam gerakan protes sebelumnya.

Penguasaan Sistem Peradilan dan Tindakan Tegas

Jabatan Mohseni-Ejei memberinya wewenang penuh untuk mengatur organisasi peradilan, mengusulkan rancangan undang-undang, serta menentukan kebijakan penegakan hukum. Dalam Visit Agenda terbaru, ia memperkuat komitmen untuk menangani korupsi dan mempercepat proses eksekusi terhadap pelaku kejahatan terhadap negara. Pemerintah juga menegaskan bahwa lembaga peradilan akan memastikan hukum berjalan selaras dengan prioritas keamanan dan kepentingan politik.

Undang-undang baru yang disahkan setelah perang 12 hari melawan Israel dan AS lalu, memberi dasar untuk eksekusi hampir setiap hari terhadap para pembangkang. Dalam Visit Agenda ini, Mohseni-Ejei diharapkan dapat mempercepat implementasi aturan tersebut, termasuk menghukum demonstran yang terlibat dalam unjuk rasa di Januari 2026. Organisasi hak asasi manusia internasional mencatat bahwa jumlah eksekusi mencapai tingkat tertinggi sejak akhir 1980-an, ketika rezim teokratis Iran menggantung banyak tokoh oposisi setelah perang delapan tahun melawan Irak.

Konstitusi dan Kekuasaan Kepala Yudisial

Menurut Pasal 158 Konstitusi Republik Islam, ketua cabang yudisial memiliki kekuasaan penuh atas kebijakan peradilan, pengembangan undang-undang, serta perekrutan dan penugasan hakim. Dengan jabatan ini, Mohseni-Ejei dapat menetapkan ketua Mahkamah Agung dan jaksa agung setelah berkonsultasi dengan para hakim. Penunjukan ulangnya dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan konsistensi sistem hukum di tengah ketegangan politik dan keamanan yang masih berlangsung.

Kepemimpinan Mohseni-Ejei dalam Visit Agenda ini juga berdampak pada kebijakan ekonomi dan sosial. Ia berkomitmen untuk menegakkan hukum terhadap praktik penimbunan barang, penetapan harga tak wajar, serta tindakan yang merugikan mata pencaharian warga. Langkah ini bertujuan mengurangi ketidakpuasan masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam konteks krisis politik yang terjadi sejak kematian Khamenei.

Konteks Politik dan Respon Masyarakat

Kematian Khamenei memicu perubahan dramatis dalam struktur kekuasaan Iran, dengan peran kritis yang diambil oleh Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin baru. Meski masa jabatan Mohseni-Ejei sebelumnya telah habis, penunjukan ulangnya dianggap sebagai penegasan bahwa sistem peradilan tetap menjadi alat politik utama. Dalam Visit Agenda ini, ia diberi tugas tambahan untuk memastikan kebijakan hukum berjalan sesuai dengan agenda kekuasaan pemerintah.

Responden masyarakat memperlihatkan kecemasan terhadap penegakan hukum yang mungkin menjadi lebih ketat. Seruan balas dendam terhadap kekuatan arogan dan agresor global menjadi tema utama dalam diskusi publik, dengan harapan bahwa tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan akan memberi rasa keadilan. Namun, kritikus menyoroti risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan yang berada di bawah kontrol pemerintah.