Warga Rohingya Tak Takut Operasi Penertiban di Malaysia, Bilang Punya Kartu UNHCR

Warga Rohingya Tak Takut Operasi Penertiban di Malaysia

Lenterafakta.com – Di tengah intensifnya operasi penertiban yang digencarkan oleh aparat Malaysia, sejumlah warga asing—termasuk etnis Rohingya, Bangladesh, dan Myanmar—masih terlihat beraktivitas dengan tenang di pusat Kota Bharu, Kelantan. Berdasarkan laporan dari media lokal Sinar Harian pada Jumat (31/7/2026), para imigran tersebut tetap berbelanja kebutuhan pokok, bertemu kerabat, dan berkumpul di berbagai titik sekitar kota tanpa menunjukkan kekhawatiran yang berlebihan.

Salah satu alasan utama ketenangan ini adalah kepemilikan kartu resmi dari UNHCR, badan PBB yang bertanggung jawab melindungi pengungsi, pencari suaka, dan orang tanpa kewarganegaraan. Dokumen ini menjadi jaminan penting bagi mereka selama operasi berlangsung.

Kartu UNHCR Sebagai Jaminan Keamanan

Kobir, seorang warga Rohingya berusia 34 tahun yang telah menetap di Malaysia selama delapan tahun, mengungkapkan rasa tidak khawatirnya terhadap operasi tersebut. Alasannya sederhana: ia memiliki kartu resmi dari UNHCR yang menjadi bukti status pengungsinya. Dengan dokumen ini, ia merasa lebih aman dan tidak perlu takut akan penindakan.

“Kami punya kartu UNHCR, kenapa harus takut,” ujar Kobir kepada Sinar Harian.

Menurut Kobir, ia dan rekan-rekannya telah melengkapi dokumen yang diperlukan sehingga tetap bisa menjalani rutinitas harian tanpa gangguan. Ia menambahkan bahwa aktivitas mereka hanya terganggu pada hari Jumat, sementara pembayaran gaji sebagai tukang bangunan biasanya diterima pada hari Kamis. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi mereka tetap berjalan normal meskipun operasi sedang berlangsung.

Dampak Positif bagi Pedagang Lokal

Kehadiran warga asing di kawasan Kota Bharu tidak hanya dirasakan sebagai gangguan, melainkan juga membawa manfaat ekonomi yang signifikan. Siti Ismail, seorang pedagang makanan berusia 50 tahun, menjelaskan bahwa kehadiran imigran—terutama di akhir pekan—membantu meningkatkan volume penjualan secara drastis.

“Pembeli lokal mungkin pergi ke supermarket atau pasar di sekitar tempat tinggal mereka,” kata Siti. “Sejauh ini, yang banyak membantu meningkatkan penjualan adalah warga asing. Mereka biasanya membeli dalam jumlah banyak, terutama makanan,” lanjutnya.

Siti juga menyebutkan bahwa Kota Bharu menjadi destinasi menarik bagi warga asing karena menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga pakaian dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan daerah lain. Hal ini menciptakan simbiosis mutualisme antara pedagang lokal dan komunitas imigran.

Suara Warga yang Kurang Nyaman

Meski banyak yang merasakan manfaat, tidak semua penduduk setempat merasa nyaman. Ina Kamarul, seorang warga berusia 37 tahun, mengaku kurang nyaman dengan keramaian warga asing yang memadati Kota Bharu setiap akhir pekan. Ia berharap otoritas setempat dapat melakukan operasi secara berkala untuk meredakan keresahan masyarakat lokal.

Keramaian yang terjadi setiap akhir pekan memang menjadi perhatian khusus bagi warga lokal. Meskipun secara ekonomi kehadiran imigran menguntungkan, aspek kenyamanan dan ketertiban juga perlu diperhatikan oleh pihak berwenang.

Data dan Detail Operasi Penertiban

Sebelumnya, Sinar Harian melaporkan bahwa lebih dari 13.000 warga etnis Rohingya diperkirakan berada di Kelantan. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000 orang tidak memiliki kartu UNHCR. Kepala Kepolisian Kelantan, Datuk Mohd Yusoff Mamat, menyatakan bahwa sebanyak 5.373 warga Rohingya tercatat memiliki kartu UNHCR, sementara sisanya berada di wilayah tersebut tanpa dokumen resmi.

Operasi gabungan yang menyasar 11 titik konsentrasi warga asing berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat. Operasi ini melibatkan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN), serta Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB-BRI). Warga asing dari berbagai negara, termasuk Nepal, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan etnis Rohingya, menjadi sasaran penindakan.

Meskipun operasi telah dilaksanakan, sebagian warga asing—terutama yang memiliki kartu UNHCR seperti Kobir—masih terlihat menjalankan aktivitas sehari-hari di pusat Kota Bharu. Mereka merasa tenang selama mematuhi aturan dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Kehadiran kartu UNHCR menjadi faktor kunci yang membedakan perlakuan terhadap mereka selama operasi berlangsung.

Ke depan, diharapkan operasi penertiban dapat berjalan lebih terstruktur dengan mempertimbangkan status dokumen masing-masing warga asing. Hal ini akan membantu mengurangi kebingungan dan memastikan bahwa mereka yang memiliki kartu UNHCR tidak terdampak secara berlebihan. Dengan demikian, keseimbangan antara ketertiban dan perlindungan hak-hak pengungsi dapat tercapai.